Caleg PDIP Maidestal Hari Mahesa mengadakan demonstrasi boikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel di depan gerai Starbucks, Pizza Hut, dan McDonald. JAKARTA — Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek), Mirah Sumirat, menilai bahwa kalangan pengusaha terlalu berlebihan menyampaikan kekhawatiran bahwa gerakan boikot produk pro-Israel dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Menurutnya, sebelum adanya gerakan boikot, PHK sudah selalu terjadi dan bisa dilakukan dengan mudah. “Saya melihat ini terlalu berlebihan apa yang dikhawatirkan para pengusaha terkait aksi boikot. Sepertinya kayak ancaman, mau ada boikot atau tidak PHK itu pasti terjadi dan sudah berlangsung lama,” ucap Mirah kepada Republika.co.id di Jakarta, Selasa (5/12/2023). Mirah menegaskan bahwa selama ini gerakan boikot secara massif hanya terjadi pada situasi tertentu dan tidak berlangsung dalam kelipatan tahun. Ia menegaskan bahwa pemboikotan yang dilakukan sebagian kalangan masyarakat bukan berarti konsumen tidak lagi mengonsumsi produk sejenis. Mirah meyakini bahwa konsumen justru dipastikan akan beralih ke produk lain yang tidak memiliki afiliasi atau dukungan kepada Israel. Dia menyebut bahwa situasi itu justru membuka peluang pasar yang lebih besar bagi pengusaha dalam negeri untuk memperluas pasar. Di sisi lain, Mirah menambahkan, kondisi tersebut justru membuka lapangan kerja baru bagi tenaga kerja lokal. Aksi boikot yang dilakukan masyarakat Indonesia dipandang sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan, bukan masalah agama. Hal serupa terjadi di banyak negara lain, termasuk Inggris dan Amerika Serikat yang berpihak kepada Israel. Selain itu, boikot juga terjadi di negara-negara Timur Tengah sebagai bentuk protes terhadap genosida yang terjadi di Gaza, Palestina. “Tapi tidak ada tuh yang ngomong nanti ada PHK lho. Pengusaha tidak ada yang bilang begitu. Di Amerika tidak ada, cuma di Indonesia saja yang saya kira lebay. Sangat berlebihan,” kata Mirah. Diadaptasi dari: Republika
