Ilustrasi distribusi pupuk bersubsidi.
KARANGANYAR – Dalam rangka mendukung sektor pertanian, pemerintah berusaha untuk menjaga ketersediaan pupuk baik subsidi maupun non-subsidi. Komitmen ini diwujudkan melalui program subsidi pupuk tahunan sebesar Rp 25 triliun untuk membantu petani mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau. Pada tahun 2024, Pemerintah berencana menambah alokasi subsidi pupuk sebesar Rp 14 triliun untuk memastikan lebih banyak petani yang mendapat pupuk bersubsidi.
Pemerintah juga mempermudah mekanisme penebusan pupuk bersubsidi hanya dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh petani untuk memenuhi kebutuhan pupuk.
Direktur Keuangan dan Umum PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, Saifullah Lasindrang, menyatakan bahwa pemerintah juga menjamin ketersediaan pupuk non-subsidi. Melalui Pupuk Indonesia, pemerintah memastikan ketersediaan pupuk di seluruh Indonesia, baik itu pupuk bersubsidi maupun non-subsidi. Program Gebyar Diskon Pupuk di berbagai kota/kabupaten selama bulan Januari sampai dengan Februari 2024, salah satunya di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, juga diadakan untuk menjaga ketersediaan pupuk.
Selama gebyar diskon pupuk, Pemerintah menugaskan Pupuk Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pupuk non-subsidi dan mendorong petani untuk segera melakukan penebusan pupuk dengan harga terjangkau. Per tanggal 31 Desember 2023, ketersediaan pupuk bersubsidi dan pupuk non-subsidi tercatat sebesar 1.744.302 ton atau setara 236 persen dari ketentuan minimum stok yang ditetapkan Pemerintah.
Program Gebyar Diskon Pupuk ini diharapkan dapat mendorong petani untuk menanam lebih awal sehingga kesuksesan musim tanam awal tahun ini bisa dinikmati saat panen bulan April. Semoga program ini dapat membantu meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.
Sumber: Republika (https://ekonomi.republika.co.id/berita/s72sls490/dukung-musim-tanam-pupuk-indonesia-tebar-diskon-beli-pupuk)
