DAILYPANGANDARAN- Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin mengatakan bahwa portofolio pinjaman ini masih usulan. Nilai yang disepakati oleh bank belum diumumkan.
“Menurut saya, masalah ini tidak hanya terjadi di Pangandaran. Oleh karena itu, ada beberapa kebijakan dari pemerintah pusat yang harus diikutsertakan dalam pengelolaan keuangan atau dukungan keuangan pemerintah,” katanya, Kamis (28/3/2024).
Dia mengungkapkan bahwa jika pinjaman tidak disetujui, maka akan ada langkah-langkah selanjutnya.
“Opsi yang ada adalah melaksanakan RAPBD setelah mendapatkan persetujuan nomor register dari APBD. RAPB ini berkaitan erat dengan APBD yang harus dievaluasi oleh pemerintah pusat melalui gubernur,” ujarnya.
Jika tidak mendapatkan nomor register, kata Asep, maka APBD tidak bisa diajukan, sehingga keputusan DPRD terkait pinjaman belum final.
“Namun, sesuai dengan ketentuan tersebut, akan ada evaluasi yang perlu dilakukan. DPRD tidak memiliki wewenang memberikan detail karena bukanlah pelaksana,” ujar Asep.
