Jakarta — Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto berkomitmen terhadap posisi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap rendah yaitu di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Hal itu disampaikan secara langsung oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, Senin (24/6).
“Kami sudah menyampaikan juga kepada presiden terpilih Prabowo dan dia juga memberikan assurance. APBN 2024 tetap di jaga defisitnya dibawah 3% dan ini komitmen yang sama dan kita sudah sampaikan juga. Beliau (Prabowo) komit terhadap defisit di bawah 3%,” ungkap Sri Mulyani
Sri Mulyani juga turut membeberkan bahwa dalam asumsi makro RAPBN 2025, sejauh ini pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati defisit APBN berada di kisaran 2,29-2,82 persen terhadap PDB.
“Postur RAPBN 2025 masih dalam range,” jelas Sri Mulyani
Adapun, penyampaian terkait defisit APBN yang terus dijaga itu juga menepis kabar yang beredar bahwa rasio utang bakal meningkat hingga 50 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
“Posisi RUU APBN 2025 di dalam proses ini, komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi kami lakukan terus menerus dengan tim Presiden terpilih ini menunjukkan bahwa tidak ada gap (kesenjangan) antara RUU yang kita susun di bawah Presiden Jokowi dengan program prioritas yang ingin dan akan dilaksanakan oleh pemerintahan baru presiden terpilih yaitu Bapak Prabowo,” jelas Menkeu.
Thomas Djiwandono sebagai Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran pada kesempatan yang sama memastikan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak akan menaikkan rasio utang hingga capai 50 persen terhadap PDB.
“Itu tidak mungkin. Intinya, kami tetap berkomitmen mengenai target-target yang sudah direncanakan pemerintah kini dan akan disepakati DPR nanti,” pungkasnya.
Thomas menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen memenuhi target-target yang direncanakan pemerintah dan telah disepakati oleh DPR RI dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025 nanti.
