Pada 1 September 2024 nanti, pemerintah berencana menetapkan aturan baru seputar BBM bersubsidi. Pemerintah akan melakukan sosialisasi perihal kriteria pengguna Pertalite dan Solar subsidi terlebih dahulu.
Saat ini harga Pertalite di SPBU Pertamina berada di angka Rp 10.000 per liter. Lalu solar subsidi atau biosolar seharga Rp 6.800 per liter. Masih ada saja oknum pengendara mobil mewah atau orang mampu menggunakan BBM jenis ini.
Itulah mengapa perlu lebih diperketat penyalurannya. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menegaskan, subsidi itu bertujuan untuk memastikan kelompok masyarakat tidak mampu bisa mendapatkan akses energi dengan harga terjangkau.
Subsidi tentunya menggunakan APBN. Itu berarti uang rakyat hasil bayar pajak. Oleh karena itu harus dipastikan agar proses mengeluarkan dana subsidi ini dilakukan seefektif mungkin.
Fabby menjelaskan, terkait BBM, ada subsidi dan kompensasi. Ia mencontohkan minyak solar merupakan produk BBM subsidi. Lalu ada pula BBM penugasan khusus seperti Pertalite.
“Untuk yang minyak solar harusnya memang dibatasi bagi kendaraan bukan kendaraan pribadi. Kalau sekarang kan setiap orang bisa beli solar. Truk tambang juga bisa beli solar di Pertamina. Padahal dia jualannya tambang. Harusnya tidak boleh kan?” ujarnya.
Fabby menilai pemerintah bisa melakukan pembatasan dengan menetapkan siapa yang layak membeli. “Itu bisa dicek misalnya diberikan zat tertentu, nanti warnanya beda. Sehingga kalau ketahuan ada pengguna yang tidak seharusnya menggunakan bbm subsidi, dan tetap membelinya, bisa kena denda bahkan sampai pidana,” tuturnya.
“Jadi menurut saya ya, straight saja. Selain kendaraan umum dan angkutan-angkutan yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak boleh (beli solar subsidi),” ujar Direktur Eksekutif IESR ini.
Berikutnya tentang Pertalite. Ia melihat BBM jenis tersebut dijual bebas ke semua orang. Ada kompensasi dari pemerintah untuk Pertamina.
“Volumenya banyak. Menurut saya ini juga masalah, karena satu ya Pertalite itu dijual dengan di bawah harga keekonomian, tapi juga kualitas bahan bakar yang rendah gitu,” ujar Fabby.
Selanjutnya, terkait penyaluran BBM subsidi saat ini. Fabby mengetahui ada aplikasi My Pertamina yang mengatur pendataan siapa yang berhak menerima BBM subsidi atau penugasan tersebut. Ia merasa bukan sesuatu yang sulit untuk mengaturnya. Hanya saja, menurutnya, persoalan ada di political will dan leadership Presiden Joko Widodo.
“Presiden itu tidak ingin popularitasnya t…
