DAILYPANGANDARAN – Mendekati pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran, peta koalisi politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mulai memanas.
Beberapa partai politik (parpol) sudah memberikan rekomendasi kepada salah satu pasangan calon. Dari 7 parpol yang memiliki kursi sementara, saat ini terbagi menjadi dua koalisi.
Koalisi pertama PDI-PAN mengusung Citra Pritiyami dengan Ino Darsono. Sementara koalisi kedua PKB, PKS, dan Gerindra mengusung Ujang Endin Indrawan dengan Dadang Solihat (Okta).
Namun, menjelang H-3 pendaftaran, kedua pasangan tersebut belum melakukan deklarasi meskipun sudah mendapatkan rekomendasi dari parpol.
Sementara itu, dua parpol pemenang kursi di Pangandaran, yaitu Golkar dan PPP, masih belum menentukan sikap. Golkar memiliki 5 kursi dan PPP 2 kursi.
Meskipun demikian, KPU Pangandaran akan membuka pendaftaran untuk Bacabup-Bacawabup pada 27 hingga 29 Agustus 2024.
Dari dua kandidat calon yang sudah mendapatkan rekomendasi, pasangan Citra-Ino diusung oleh dua parpol dengan total 20 kursi DPRD, sedangkan pasangan Ujang-Dadang memiliki 13 kursi DPRD.
Dua Pasangan Cabup-Cawabup Belum Deklarasi
Sekjen DPC PDI Perjuangan Pangandaran, Riki Zulfikri, mengatakan bahwa partai belum memutuskan koalisi bersama siapa. “Belum, bacalon masing-masing sedang ada kegiatan,” kata Riki.
Sementara itu, PDI Perjuangan resmi memberikan rekomendasi kepada Citra-Ino yang diumumkan langsung oleh Sekjen PDI, Hasto. Keduanya akan diusung oleh PDI Perjuangan dan PAN.
Ketua DPC PKB Kabupaten Pangandaran, Otang Tarlian, membenarkan bahwa Ujang Endin Indrawan akan berpasangan dengan Dadang Solihat pada Pilkada ini.
Menurut Otang, Ujang Endin dan Dadang Solihat sudah menerima surat keputusan SK. “Penyerahan B1.KWK dari Gerindra sudah diterima keduanya,” ucapnya.
Otang juga menjelaskan bahwa PAN telah menerbitkan rekomendasi kepada Ino Darsono yang dipasangkan dengan Citra Pitriyami.
Terkait Golkar, Otang menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu untuk memutuskan apakah akan ikut serta atau memanfaatkan hasil putusan MK. “Kalau ikut putusan MK, bisa mengajukan satu paket,” ucapnya.
