Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), tengah merencanakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sebagai bagian dari transisi energi jangka panjang negara. Dalam pertemuan dengan Organisasi Riset Tenaga Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional (ORTN BRIN) serta PT Industri Nuklir Indonesia (Persero), Wakil Menteri Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, menjelaskan bahwa pengembangan energi nuklir bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan perencanaan yang matang. Saat ini, penggunaan nuklir di Indonesia masih terbatas pada sektor non-energi seperti kesehatan, pangan, dan pertanian. Namun, dengan komitmen pemerintah untuk mencapai Net Zero Emisi 2060, energi nuklir dianggap sebagai salah satu solusi utama untuk pengembangan energi bersih dengan kapasitas besar dan implementasi cepat.
Tantangan utama dalam pengembangan PLTN di Indonesia termasuk posisi nasional dalam pemanfaatan energi nuklir, kesiapan organisasi dalam membangun dan mengelola PLTN, serta pemetaan stakeholder terkait. Sebagai upaya awal, Bappenas akan membentuk kelompok kerja untuk merumuskan rekomendasi kepada Presiden terkait pembangunan PLTN. Beberapa strategi yang akan dilakukan termasuk pembentukan tim percepatan pembangunan PLTN, reformasi regulasi dan kebijakan energi nuklir, serta pembentukan badan pelaksana tenaga nuklir.
Meskipun tantangan dalam pembangunan PLTN tidak hanya bersifat teknis tetapi juga mencakup isu sosial dan politik, pemerintah tetap bertekad untuk mewujudkan rencana tersebut. Berbagai kendala dalam pembangunan PLTN telah dihadapi selama dua dekade terakhir, namun dengan langkah strategis yang didukung oleh berbagai pihak terkait, diharapkan PLTN dapat segera menjadi salah satu sumber energi penting bagi Indonesia.