Pemerintah Kabupaten Blora bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Pati menggelar Forum Komunikasi untuk mengawal keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dalam forum tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Blora, Komang Gede Irawadi, menegaskan pentingnya komitmen lintas sektor dalam menjaga program JKN. Data menunjukkan bahwa 98,11 persen penduduk Blora telah terdaftar sebagai peserta JKN, namun tantangan terbesar terletak pada keaktifan peserta yang baru mencapai 70 persen.
Kebijakan anggaran daerah diarahkan untuk memenuhi kewajiban pembayaran iuran jaminan kesehatan. Komang juga menyoroti pentingnya pendataan masyarakat miskin yang valid dan terkini. Di sisi lain, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pati, Wahyu Giyanto, memaparkan data operasional program JKN di Kabupaten Blora. Meskipun tingkat keaktifan peserta nasional masih berada di angka 77,47 persen, Blora mencatat sekitar 70 persen.
BPJS Kesehatan mencatat biaya pelayanan kesehatan tahun 2024 mencapai Rp350,9 miliar di wilayah Blora. Upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kolektibilitas iuran di segmen PBPU Mandiri. Selama tahun 2024, sebanyak 30.242 peserta PBI JKN menjadi tidak aktif, yang sebagian besar berpindah ke segmen PBPU Pemda.
Terkait dukungan pendanaan, TMT Rencana Kerja Pemda Blora memiliki potensi anggaran sebesar Rp28,3 miliar. Pertemuan ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara BPJS Kesehatan dan pemerintah dalam mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Meski angka kepesertaan tinggi, keaktifan peserta dan validitas data menjadi tantangan utama yang harus diselesaikan melalui sinergi konkret.
