Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, memberikan penghargaan dan masukan konstruktif terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pangandaran Tahun 2024. Hal ini terjadi dalam rapat paripurna pada 22 April 2025 di Gedung DPRD Pangandaran.
Asep menyatakan bahwa meskipun terdapat pencapaian positif sepanjang tahun 2024, masih diperlukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara bersama-sama. LKPJ disusun sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 yang mencakup berbagai aspek seperti pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, kebijakan strategis, dan tindak lanjut dari rekomendasi DPRD sebelumnya.
Meskipun program dan kegiatan umumnya berjalan sesuai rencana, Asep menekankan perlunya peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. LKPJ tidak hanya sebagai laporan formal, tetapi juga sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat yang penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.
DPRD Kabupaten Pangandaran mendorong pemerintah daerah untuk memperhatikan rekomendasi strategis yang telah disampaikan guna memacu pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Sebagai hasil dari evaluasi kinerja pemerintah daerah, DPRD memberikan beberapa rekomendasi penting seperti pemutakhiran data peserta BPJS, inventarisasi lampu penerangan jalan umum, dan optimalisasi pajak kendaraan bermotor.
Asep Noordin menegaskan bahwa rekomendasi tersebut harus menjadi pedoman dalam meningkatkan sektor pemerintahan dan bukan hanya sebagai dokumen formalitas semata. Evaluasi LKPJ Bupati Tahun 2024 mencerminkan komitmen DPRD untuk mengawal pemerintahan yang efektif dan bertanggung jawab dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik, memaksimalkan potensi daerah, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan.
