Pada tanggal 4 Maret 2026, Program Magister Hubungan Internasional Universitas Indonesia mengadakan sesi kuliah tamu di kelas Reformasi Sektor Keamanan. Sesi ini dikemas sebagai diskusi panel membahas tema besar tentang perkembangan profesionalisme dalam tubuh militer Indonesia, dengan menyoroti pola karir, mekanisme promosi, serta pengaruh dinamika politik terhadap hubungan sipil dan militer. Kuliah ini menghadirkan pembicara dari berbagai latar belakang, yaitu Dr. Aditya Batara Gunawan dari Universitas Bakrie, peneliti Lesperssi Beni Sukadis, dan Yudha Kurniawan dari Laboratorium Terintegrasi Politik Universitas Bakrie. Tujuan utamanya adalah memberikan pemahaman mendalam mengenai tantangan dan peluang dalam penguatan profesionalisme TNI, terutama di tengah upaya konsolidasi demokrasi.
Dr. Aditya awalnya menjelaskan bahwa sistem karir militer Indonesia sangat dipengaruhi dinamika politik mutakhir. Ia mengungkapkan bahwa dominasi kepemimpinan populis dalam politik nasional kerap menjadikan proses promosi serta pengangkatan perwira tinggi di TNI serba dilematis. Di satu sisi, ada tuntutan meritokrasi dan prestasi sebagai dasar utama promosi; di sisi lain, hubungan personal antara petinggi TNI dengan elite politik kadang menjadi faktor dominan dalam pemilihan jabatan strategis. Menurutnya, hal ini bisa menimbulkan ancaman tersendiri bagi mekanisme check and balance, karena kontrol sipil yang terlalu lemah memperbesar ruang intervensi politik dalam urusan militer.
Pertanyaan yang sering muncul ialah sejauh mana keterlibatan sipil diperbolehkan atau bahkan diperlukan dalam rangka promosi para perwira tinggi, termasuk jabatan Panglima TNI. Aditya menyoroti bahwa di tingkat internasional, mekanisme tersebut sangat beragam. Ada negara demokrasi yang mewajibkan persetujuan legislatif bagi setiap penunjukan pejabat militer tertinggi sebagai bentuk akuntabilitas sipil, seperti yang terlihat di Amerika Serikat. Namun, ada juga yang sepenuhnya mempercayakan keputusan pada eksekutif, bahkan tanpa proses verifikasi legislatif, contohya di Inggris. Yudha menambahkan refleksi tentang fleksibilitas sistem hubungan sipil-militer di berbagai demokrasi, di mana desain institusionalnya disesuaikan dengan kebutuhan serta sejarah negara masing-masing.
Beni Sukadis memfokuskan pembahasannya pada pentingnya penciptaan lingkungan militer yang profesional, tidak hanya melalui latihan dan pendidikan berkelanjutan, tetapi juga melalui tata kelola promosi yang adil. Menurutnya, sejak Reformasi bergulir, TNI telah mengalami transformasi, di antaranya pemisahan dengan Polri serta lahirnya regulasi yang memisahkan militer dari kegiatan politik praktis dan menegaskan posisi TNI sebagai alat negara. Namun, ia mengingatkan bahwa dalam realitas, penempatan pejabat strategis masih kerap dipengaruhi faktor personal, yang mengaburkan prinsip meritokrasi. Akibatnya, terjadi ketegangan antara kebutuhan akan profesionalisme dan tekanan politik internal maupun eksternal.
Beni juga membedah kasus spesifik mengenai pergantian Panglima TNI, di mana praktik rotasi antar matra tidak selalu berjalan sesuai harapan masyarakat. Sebagai contoh, dua Panglima terakhir dari matra yang sama menunjukkan adanya pertimbangan lain di luar aturan tidak tertulis tentang rotasi jabatan. Hal ini menandakan bahwa faktor politik seringkali lebih menentukan arah kebijakan daripada sekadar norma internal. Faktor preferensi pejabat politik tertinggi juga berandil dalam pembentukan struktur kepemimpinan di TNI, dan sering kali hal ini dianggap wajar dalam konteks politik domestik.
Sementara itu, Yudha Kurniawan mengangkat isu ketidakseimbangan struktur karir militer di Indonesia. Ia menggarisbawahi adanya fenomena menumpuknya perwira tinggi yang tidak diimbangi dengan ketersediaan jabatan struktural. Menurut penelitiannya, untuk mencapai posisi Brigadir Jenderal seorang perwira idealnya membutuhkan waktu 25–28 tahun, namun kenyataan di lapangan memperlihatkan adanya hambatan akibat jumlah jabatan terbatas, kualitas rekrutmen yang belum merata, keterbatasan anggaran, dan problem di lembaga pendidikan militer. Masalah ini menjadi tantangan besar dalam menjaga proses regenerasi kepemimpinan sekaligus menjaga karir personel agar tetap sehat dan kompetitif.
Kuliah tamu ini menjadi ruang penting bagi mahasiswa untuk menelaah pola hubungan sipil dan militer dari sudut pandang multidisiplin. Diskusi terbuka antara akademisi, peneliti, dan praktisi membuka kesempatan bagi peserta untuk memahami akar masalah, solusi potensial, dan best practice dari negara lain. Lebih dari itu, kegiatan ini juga mendorong terbentuknya budaya dialog kritis yang sangat penting dalam memperkuat pembangunan demokrasi dan tata kelola pertahanan nasional.
Relevansi diskusi tentang profesionalisme militer sangat terasa di tengah kekhawatiran melemahnya kualitas demokrasi di Indonesia akhir-akhir ini. Banyak pengamat menyoroti meningkatnya keterlibatan militer dalam urusan sipil, terutama ketika batasan antara kewenangan sipil dan militer menjadi kabur. Namun perlu disadari, relasi sipil-militer bukan hubungan satu arah; kendali sipil atas militer penting, namun penegasannya juga memerlukan kecakapan institusi sipil untuk menjaga otonomi dan profesionalisme militer. Pembahasan soal promosi jabatan dan tata kelola organisasi semestinya diletakkan dalam kerangka pengembangan institusional, bukan sebagai alat politik praktis. Di banyak demokrasi mapan, model penguatan profesionalisme militer tumbuh sejalan dengan penguatan kapasitas sipil dalam mengawasi tanpa mengintervensi secara berlebihan. Dengan demikian, profesionalisme militer tidak hanya soal aturan internal, tetapi juga tentang keseimbangan antara otoritas sipil dan keberdayaan lembaga militer itu sendiri.
Sumber: Diskusi Pola Karir Dan Profesionalisme Militer Soroti Tantangan Reformasi TNI Dan Dinamika Hubungan Sipil–Militer Di Indonesia
Sumber: Diskusi Pola Karir Dan Profesionalisme Militer Soroti Tantangan Reformasi TNI Dan Dinamika Hubungan Sipil–Militer Di Indonesia