Isu tentang maraknya lawatan luar negeri Presiden Prabowo Subianto terus menyita perhatian banyak orang. Tidak sedikit masyarakat bertanya-tanya soal frekuensi pertemuan dengan para pemimpin dunia ataupun keikutsertaan pada agenda besar global yang kerap tampil di pemberitaan nasional.
Beberapa kalangan mempertanyakan efektivitas kunjungan tersebut. “Mengapa Presiden sering ke luar negeri?” dan, “Apa dampak nyatanya?” menjadi pertanyaan umum di linimasa media sosial. Respons ini bisa dimengerti karena buah dari diplomasi memang tidak selalu kasatmata dan kerap memerlukan waktu untuk terwujud.
Namun, dalam situasi internasional yang penuh tekanan seperti saat ini, diplomasi justru menjadi alat vital bagi keamanan dan posisi Indonesia. Selama masa jabatan berjalan, Presiden Prabowo telah menunaikan banyak kunjungan yang menandai upaya Indonesia memperkuat peran di kawasan dan dunia.
Fenomena ini juga turut menjadi topik dalam diskusi IR Youth Talks yang digelar di Universitas Indonesia, sebagaimana dilaporkan oleh Anggy Pasaribu. Ia mengakui bahwa aktivitas diplomasi pemerintah masih sering dianggap jauh dari nalar publik. Meski publik melihat Indonesia makin aktif di luar negeri, masyarakat kerap bertanya-tanya mengenai makna dan urgensi langkah tersebut.
Dalam pandangannya, kondisi internasional hari ini kian tidak pasti. Konflik antar-negara besar memanas, rivalitas Amerika dan Tiongkok menebal, serta perang Rusia-Ukraina dan konflik di Timur Tengah terus memberi efek pada ekonomi dunia. Konsekuensinya pun dirasakan di Indonesia: harga komoditas, pasokan energi, stabilitas ekonomi, hingga peluang kerja terganggu oleh ketidakpastian global.
Jenderal Aloysius Nugroho Santoso dari Lemhannas menambahkan, perubahan geopolitik dunia menuntut negara-negara seperti Indonesia untuk tetap lincah dan terhubung dengan berbagai kekuatan internasional. Sikap politik luar negeri yang fleksibel dan bebas aktif, menurutnya, menjadi keunggulan Indonesia dalam menavigasi dinamika dunia.
Dalam teori hubungan internasional, strategi seperti ini dikenal dengan istilah hedging. Indonesia menjaga hubungan baik dengan berbagai blok tanpa berpihak mutlak. Broto Wardoyo dari UI menyoroti bahwa pendekatan hedging kini diadaptasi menjadi resilience-based hedging – strategi yang tidak hanya fokus ke luar tetapi juga memperkuat kapasitas dalam negeri agar tetap tahan dari gejolak global.
Indonesia berpartisipasi di berbagai forum seperti G20, ASEAN, hingga BRICS, bukan semata untuk memenuhi undangan acara internasional, tetapi untuk memastikan ruang gerak nasional tetap terbuka di tengah kompetisi besar dunia. Sayangnya, lanjut Broto, dimensi strategis dari aktivitas diplomasi ini kerap luput dari pemahaman masyarakat luas.
Media lebih sering menyorot citra seremonial tanpa mengungkap narasi besar di balik kebijakan diplomasi itu. Hal ini menyebabkan masyarakat lebih mudah menilai diplomasi sekadar aktivitas elit yang jauh dari realitas mereka.
Anggy menegaskan, hambatan terbesar justru terletak pada komunikasi. Jalur-jalur diseminasi diplomasi kadang rumit, terlalu teknis, dan minim terjemahan bahasa yang mudah dipahami publik. Padahal, di era keterbukaan informasi, diplomasi harus disampaikan dengan cara yang mampu membumikan isu-isu global agar relevan dengan kehidupan sehari-hari.
Pemerintah diharapkan lebih serius membangun narasi publik yang tidak sekadar menjawab “apa”, tetapi juga “mengapa” diplomasi dilakukan, serta bagaimana kebijakan itu menyentuh kesejahteraan ekonomi, membuka investasi, menjaga stabilitas, hingga memengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari. Narasi seperti ini perlu dibangun secara konsisten dan tidak sekadar hadir sebagai pendamping kebijakan negara.
Tidak kalah penting, komunikasi digital pemerintah juga harus berfokus pada isi dan manfaat, bukan semata mengandalkan seremonial atau buzzer. Sebab, jika narasi tidak jelas, akan muncul risiko polarisasi tanpa peningkatan pemahaman publik.
Pada akhirnya, tantangan utama diplomasi Indonesia bukan sekadar merespons perkembangan internasional yang penuh ketidakpastian, melainkan juga menerjemahkan kegiatan diplomasi menjadi sesuatu yang mudah dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat sendiri. Sebab diplomasi sejati baru berhasil apabila mendapat dukungan dan pemahaman warga negaranya, selain pengakuan internasional.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik