Kebijakan Hunian Layak di Surabaya: Tunggu Juknis untuk Implementasi
Ketua Pansus Raperda Hunian Layak DPRD Kota Surabaya, Muhammad Saifuddin, mengungkapkan bahwa masalah hunian layak masih menunggu langkah konkret dari Pemerintah Kota Surabaya.
Menunggu Peraturan Wali Kota dan Petunjuk Teknis
Menurut Saifuddin, pihak legislatif masih menunggu turunan aturan berupa Peraturan Wali Kota (Perwali) dan petunjuk teknis (juknis) sebagai panduan bagi implementasi Perda mengenai hunian layak tersebut. Hingga saat ini, beliau menyatakan bahwa Pansus masih belum mendapatkan gambaran final terkait formulasi kebijakan teknis yang akan diterapkan di lapangan.
Tantangan Penataan Hunian Layak
Saat ini, penataan hunian layak di Surabaya menjadi sebuah langkah strategis untuk mengatasi pertumbuhan permukiman tidak layak huni dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan. Di tengah meningkatnya kebutuhan hunian di kota besar, ketersediaan lahan semakin terbatas. Oleh karena itu, Pemkot Surabaya tengah mempercepat penataan hunian layak melalui penguatan regulasi, pembenahan infrastruktur, serta peningkatan kualitas layanan publik.
Mengoptimalkan pembangunan hunian vertikal seperti rusunawa dan rusunami menjadi fokus dalam upaya menyediakan hunian layak bagi masyarakat. Namun, untuk melaksanakan kebijakan ini dengan tepat, diperlukan regulasi yang jelas dan terukur agar tidak menghambat investasi di sektor properti skala kecil.
Harmonisasi antara Perda, Perwali, dan juknis juga menjadi krusial untuk memastikan implementasi kebijakan hunian layak di lapangan dapat berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan tafsir beragam di kalangan pelaku usaha.
Dengan demikian, diharapkan melalui koordinasi yang baik antara Pemkot Surabaya, DPRD, dan berbagai pemangku kepentingan terkait, kebijakan hunian layak di Surabaya dapat memberikan dampak positif dan nyata bagi kesejahteraan masyarakat kota. Semua pihak diharapkan dapat berkolaborasi secara sinergis demi terwujudnya hunian yang aman, sehat, dan manusiawi bagi seluruh warganya.