Usulan Anggota DPRD Jember Terkait Kebijakan Konten Medsos untuk ASN
Pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2026, Anggota Komisi D DPRD Jember, Achmad Dhafir Syah memberikan tanggapannya terkait kebijakan konten media sosial untuk ASN yang dikeluarkan oleh Bupati Fawait. Meskipun secara umum ia tidak menolak kebijakan tersebut, Dhafir merasa perlu untuk memberikan koreksi dan komentar sebagai wakil rakyat.
Perlunya Pendekatan Humanis dalam Kebijakan Konten Medsos
Dhafir menyoroti bahwa kebijakan tersebut seharusnya tidak bersifat mengancam dengan sanksi kepada ASN yang tidak mengunggah konten media sosial. Menurutnya, pendekatan terhadap ASN seharusnya lebih humanis dan tidak mengarah pada hukuman atau penurunan kinerja.
Sebagai contoh, untuk bidang kesehatan, Dhafir menyarankan agar konten yang diunggah berkaitan dengan kegiatan, capaian, atau layanan yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas. Begitu pula dengan bidang pendidikan, guru seharusnya diarahkan untuk mengunggah konten yang menampilkan kreativitas, prestasi sekolah, dan edukasi mengenai pentingnya pendidikan.
Tuntutan dan Keluhan dari Pengajar
Ketua PGRI Jember, Abror Budianto juga mengonfirmasi bahwa banyak guru yang mengeluhkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Fawait. Menurutnya, guru seharusnya diajak untuk bangga dan mencintai potensi Jember dengan cara yang lebih baik dan tidak dengan ancaman sanksi.
Budianto menegaskan bahwa para guru tidak sulit untuk diajak berpartisipasi dalam konten media sosial yang mempromosikan potensi daerah. Namun, cara yang terlalu menekan dan memberikan sanksi justru dapat merugikan para ASN yang minim gaji.
Oleh karena itu, Dhafir dan Budianto meminta agar Pemkab Jember mencabut kebijakan tersebut dan mencari pendekatan yang lebih menyenangkan, sehingga para ASN dapat berkontribusi tanpa harus merasa tertekan.