Aktivis Blora Desak Sanksi ASN dan Klarifikasi Kontraktor Proyek Sekolah Rakyat
Aktivis Lilik Yuliantoro, yang juga dikenal dengan Mat Tohek, melakukan aksi unik dengan jalan kaki mundur dari Perempatan Tugu Pancasila menuju Kantor Kejaksaan Negeri Blora dan DPRD Kabupaten Blora. Dalam perjalanannya, Lilik menyampaikan desakan untuk memberikan sanksi tegas kepada para aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat dalam pelanggaran proyek penimbunan lahan Sekolah Rakyat di Kabupaten Blora, Jawa Tengah.
Tuntutan dan Simbol Kritik
Dalam aksi tersebut, Lilik membawa sejumlah mainan anak, miniatur truk pengangkut material urugan, serta alat berat jenis belco sebagai simbol kritik terhadap proses penimbunan dan pematangan lahan Sekolah Rakyat. Desakan utamanya adalah meminta sanksi tegas bagi ASN Dinrumkimhub yang terlibat serta klarifikasi dari kontraktor terkait proyek tersebut.
Lilik menegaskan bahwa kontrol sosial terhadap pelaksanaan proyek pembangunan sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pemerintah. Ia juga menyoroti dugaan pemberian uang senilai Rp300 ribu yang dianggap sebagai upaya pembungkaman informasi terkait proyek Sekolah Rakyat.
Kartu Kuning dan Permintaan Tindak Lanjut
Lilik menyerahkan simbol “kartu kuning” kepada Kejaksaan Negeri Blora sebagai peringatan agar dugaan pelanggaran dalam proyek Sekolah Rakyat menjadi perhatian serius untuk ditindaklanjuti. Ia berharap agar kejaksaan dan DPRD Kabupaten Blora melakukan pengawasan secara transparan dan memastikan penyelesaian masalah sesuai dengan aturan yang berlaku.
Sekretaris DPRD Blora, Agus Lis, menerima aspirasi dari Lilik dan berjanji akan menyampaikannya kepada pimpinan dan anggota DPRD. DPRD Blora menegaskan komitmennya dalam memperhatikan kepentingan masyarakat serta berharap masalah yang disampaikan oleh aktivis dapat segera diselesaikan.
Lilik menegaskan bahwa jika tuntutannya tidak mendapatkan tindak lanjut, ia akan terus melakukan aksi selama tiga hari berturut-turut sebagai bentuk protes dan desakan agar pelanggaran dalam proyek Sekolah Rakyat di Blora dapat diungkap dan ditindak dengan tegas.