HomeBerita**Aksi Mahasiswa Desak DPRD Banyuwangi Pecat Anggota Kasus Narkoba**

**Aksi Mahasiswa Desak DPRD Banyuwangi Pecat Anggota Kasus Narkoba**

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mendatangi Gedung DPRD Banyuwangi, Senin (5/10/2026). Mereka mendesak agar anggota DPRD Banyuwangi berinisial ADR dari Fraksi Partai Gerindra diberhentikan setelah tersangkut kasus penyalahgunaan narkoba.

Aksi tersebut diterima Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Ruliyono, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Suwito, serta sejumlah anggota dewan. Dalam pertemuan itu, Ketua DPC GMNI Banyuwangi Vingky Dwi Putra menyampaikan tiga tuntutan utama kepada lembaga legislatif tersebut.

GMNI minta kasus ADR dibuka secara transparan

GMNI meminta BK DPRD Banyuwangi memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai kasus yang melibatkan ADR. Menurut Vingky, perkara itu tidak lagi sebatas persoalan pribadi karena turut menyangkut citra dan kehormatan institusi DPRD.

“Sebab kasus ini bukan lagi masalah individu, melainkan sudah menyangkut marwah instansi,” ujar Vingky.

Selain transparansi, mahasiswa mendesak BK DPRD mengeluarkan rekomendasi Penggantian Antarwaktu (PAW) sekaligus memecat ADR dari jabatannya sebagai anggota dewan. Vingky menilai keterlibatan dalam perkara narkoba berkaitan langsung dengan persoalan integritas pejabat publik.

“Ini integritasnya sudah tidak ada. Apalagi narkoba dilarang oleh negara dan menjadi musuh bersama. Ayo jangan ada ketimpangan (tebang pilih) di sini,” tegasnya.

Tuntutan ketiga ditujukan kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Banyuwangi. GMNI meminta mereka menjalani tes urine dan hasil pemeriksaannya disampaikan kepada publik. Vingky menyatakan mahasiswa akan menggelar aksi yang lebih besar apabila tuntutan tersebut tidak ditindaklanjuti dalam waktu 7×24 jam.

DPRD sebut tes urine sudah dilakukan

Ruliyono mengatakan DPRD telah menerima surat tuntutan dari GMNI dan akan menindaklanjutinya. Ia menyebut tes urine terhadap pimpinan dan anggota DPRD telah dilakukan oleh Badan Nasional Narkotika Kabupaten (BNNK) Banyuwangi pada Senin pagi.

Dari total 49 anggota DPRD Banyuwangi, sebanyak 41 orang, di luar ADR, telah mengikuti pemeriksaan tersebut. Anggota yang belum menjalani tes diwajibkan mengikuti pemeriksaan susulan di kantor BNNK Banyuwangi.

“Untuk hasilnya, kami masih menunggu dari BNNK Banyuwangi. Pada prinsipnya, semua tuntutan mahasiswa kita akomodasi,” kata Ruliyono.

ADR dinonaktifkan selama rehabilitasi

Suwito menjelaskan, BK DPRD Banyuwangi telah menjatuhkan sanksi internal berupa penonaktifan sementara terhadap ADR dari seluruh kegiatan legislatif. Keputusan itu berlaku selama ADR menjalani proses rehabilitasi di BNNK Banyuwangi.

ADR disebut menjalani rehabilitasi rawat jalan selama dua bulan. Selama proses hukum berlangsung, ia tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan kedewanan, termasuk kunjungan kerja, rapat, dan reses.

Soal desakan PAW, Suwito menegaskan BK DPRD tidak memiliki kewenangan untuk mencopot keanggotaan dewan secara langsung. Keputusan mengenai PAW sepenuhnya berada di tangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra.

Menurut Suwito, ADR akan dipanggil DPP Partai Gerindra ke Jakarta dalam satu hingga dua hari ke depan. Aspirasi GMNI, kata dia, akan diteruskan kepada DPP sebagai bahan pertimbangan sebelum keputusan akhir diambil.

Source link

Stay Connected
16,985FansLike
2,458FollowersFollow
61,453SubscribersSubscribe
Berita Pilihan
Berita Terkait