Menteri Investasi Bahlil Lahadalia berharap bahwa tunjangan kinerja para pegawainya dapat dinaikkan untuk kebutuhan perbaikan kesejahteraan. Permintaan tersebut disampaikan langsung dihadapan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2023 di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (7/12/2023) yang dihadiri jajaran Kementerian Investasi serta 36 Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Dalam sambutannya, Bahlil mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang telah menyetujui Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk DPMPTSP di tingkat daerah. Hanya saja, menurut Bahlil, DAK yang sudah diberikan itu masih kurang.
“DAK bapak sudah kasih, tapi ada satu persoalan, mereka katakan DAK sudah, tapi mereka katakan kami punya kesejahteraan masih kurang, Pak,” kata Bahlil yang disambut sorak para peserta Rakornas Investasi. Bahlil pun membandingkan seperti tunjangan kinerja atau tukin yang diterima para pegawai pajak dengan nilai tinggi. Menurut Bahlil, pegawai di institusi yang mengurusi investasi juga bisa dinaikkan karena berperan dalam menarik investasi di Indonesia.
“Kementerian lain yang tukang menerima pajak aja tukinnya tinggi tapi yang mendatangkan (investasi) tidak naik-naik ini barang (tukin), Pak,” ucapnya. Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan, tugas dan tanggung jawab para pegawai Kementerian Investasi di pusat maupun DPMPTSP juga berat karena berupaya untuk terus mendatangkan investasi ke Tanah Air. Pemerintah pun meyakini investasi tersebut berguna untuk penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. Menanggapi, Presiden Joko Widodo menuturkan, permintaan tersebut sebelumnya telah disampaikan oleh Bahlil secara langsung. Presiden mengatakan akan menyanggupi permintaan tersebut dan akan mengurusnya.
“Ya, saya urus. Tapi yang saya nggak senang, kok diungkap terbuka, tapi tidak apa-apa biar bapak-ibu semua tahu kita juga urus hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan,” ujar presiden dalam sambutannya. Sumber: Republika