PTPN IV PalmCo berkomitmen untuk terus mempercepat program peremajaan sawit rakyat (PSR) sebagai bagian dari dukungan terhadap program pemerintah dalam meningkatkan produktivitas petani sawit.
Perusahaan perkebunan sawit milik negara yang berada di bawah naungan Holding Perkebunan Nusantara III (Persero) menargetkan untuk merevitalisasi atau meremajakan 60 ribu hektar perkebunan sawit renta milik petani yang tidak lagi produktif hingga tahun 2026.
Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara III (Persero), Mohammad Abdul Ghani, menegaskan bahwa PTPN tidak hanya fokus dalam mencari keuntungan semata, tetapi juga ditugaskan sebagai agen pembangunan. Ia mengatakan bahwa kolaborasi dengan semua pihak diperlukan untuk menyukseskan program PSR.
Target ini diyakini dapat tercapai dengan dukungan pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Workshop yang diadakan di Kalimantan Barat untuk memacu PSR di daerah tersebut dianggap sebagai langkah yang tepat dalam mengakselerasi peremajaan sawit rakyat.
Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko Krisna Santosa, menilai bahwa kegiatan workshop melibatkan para petani, koperasi, dan pihak terkait merupakan langkah yang tepat untuk memulai dan mengakselerasi program PSR di Kalimantan Barat, terutama dari sisi penguatan SDM bagi petani mitra perusahaan.
Program penguatan SDM tersebut merupakan salah satu di antara empat program yang ditujukan bagi kemitraan dengan petani rakyat. Pihaknya tengah berupaya merampungkan perizinan guna mendatangkan 300 ribu bibit sawit bersertifikat siap tanam.
Pj Gubernur Kalbar, dr Harrison, M.Kes turut hadir dalam pembukaan workshop tersebut. Menurutnya, PTPN IV telah menjadi mitra pembangunan strategis bagi Pemprov Kalbar dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat di sekitar kawasan perkebunan.
Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Andi Nur Alam Syah, mengatakan bahwa tata kelola peremajaan sawit saat ini belum efisien. Untuk mempercepat program tersebut, pihaknya tengah mempersiapkan Peraturan Menteri Pertanian baru yang akan mencabut aturan lama yang dianggap belum maksimal dalam mengefektifkan tata kelola sawit, terutama yang berkaitan dengan program PSR.
