100 tokoh Indonesia melakukan pernyataan terkait dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024. Mereka, yang dipimpin oleh Din Syamsudin, mendukung investigasi lebih lanjut untuk memastikan apakah pemilu tersebut berlangsung secara adil. Berikut adalah tujuh poin yang disampaikan oleh 100 tokoh tersebut:
1. Terdapat indikasi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pilpres 2024, termasuk daftar pemilih bermasalah, intimidasi terhadap rakyat, pemberian bantuan sosial yang tidak etis, keberpihakan pemerintah, pencoblosan dini, penggelembungan suara, dan rekayasa IT KPU.
2. Berdasarkan bukti tersebut, para tokoh menolak hasil pemungutan dan perhitungan suara Pilpres 2024. Mereka menuntut audit forensik terhadap IT KPU, sanksi hukum dan etik bagi pelanggar, pengulangan penghitungan suara, dan penghentian pengumuman hasil hitung cepat.
3. Mereka mendukung penggunaan hak angket oleh DPR untuk menyelidiki kecurangan dalam pemilu. Mereka juga mendukung penegakan konsekuensi hukum atas pelanggaran tersebut.
4. Para tokoh menolak penyelesaian sengketa Pilpres 2024 melalui Mahkamah Konstitusi, karena dianggap tidak adil. Mereka meminta agar penyelesaian sengketa dilakukan melalui jalur lain.
100 tokoh juga menegaskan bahwa jalannya pemilu telah melanggar etika politik, agama, dan budaya bangsa. Mereka menolak penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Konstitusi dan mendukung investigasi lebih lanjut melalui hak angket DPR. Beberapa tokoh yang terlibat dalam deklarasi ini termasuk Jusuf Kalla, Abraham Samad, Din Damanhuri, Fachrur Razi, MS Kaban, Roy Suryo, dan Ryaas Rasyid.