Tulis Ulang Artikel:
Mewujudkan Ekonomi Konstitusi
Jika Anda pernah belajar ilmu ekonomi, tentu Anda mengetahui bahwa ada berbagai aliran ekonomi di dunia. Ada aliran ekonomi neoklasikal, pasar bebas, dan neoliberal yang sering dikaitkan dengan pemikiran Adam Smith. Sementara itu, ada pula aliran ekonomi sosialis yang dikaitkan dengan pemikiran Karl Marx. Dalam perjalanan sejarah, ada yang mengatakan bahwa Indonesia harus memilih A, ada juga yang menyarankan untuk memilih B. Pertentangan mengenai hal ini masih terjadi hingga saat ini. Namun, menurut saya, mengapa kita harus memilih? Kita dapat mengambil yang terbaik dari kapitalisme dan yang terbaik dari sosialisme. Gabungan terbaik dari kedua aliran ekonomi ini disebut oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan ayah saya Prof. Sumitro sebagai ekonomi kerakyatan atau ekonomi Pancasila yang dideskripsikan dalam Undang-Undang Dasar ’45, khususnya di pasal 33. Kita juga dapat menyebutnya sebagai ekonomi konstitusi.
Setelah 1998, Kita Keliru
Saya ingin mengungkapkan bahwa setelah tahun 1998, saya merasa bahwa kita telah keliru. Sebagai bangsa, kita melupakan identitas kita. Kita meninggalkan pasal 33 Undang-Undang Dasar ’45 dan ekonomi Pancasila. Inilah yang telah menjadi perjuangan saya selama belasan tahun ini. Saya berupaya untuk menggugah, membangkitkan kesadaran, dan mengingatkan ajaran-ajaran Bung Karno: berdiri di atas kaki kita sendiri. Hal ini sangat mendasar namun sayangnya banyak yang terlupakan. Kita terjebak dalam pandangan globalisasi yang membuat kita percaya bahwa tidak ada batasan atau borderless world. Namun, realitanya tetap ada batasan. Kita harus memiliki kekuatan sendiri. Nasionalisme bukanlah hal yang buruk. Nasionalisme adalah mencintai bangsa sendiri. Jika bukan kita yang mencintai bangsa kita, lalu siapa? Kita tidak boleh meminta belas kasihan dari bangsa lain. Nasionalisme bukanlah hal yang hina. Setiap bangsa membela kepentingan nasional mereka. Mengapa bangsa Indonesia tidak boleh membela kepentingan kita sendiri?
Setelah tahun 1998, kita keliru dengan kebijakan-kebijakan ekonomi yang mengabaikan pasal 33 Undang-Undang Dasar ’45. Saatnya kita kembali ke akar permasalahan dan mengikuti cetak biru yang telah ditetapkan oleh para Pendiri Bangsa, yaitu Undang-Undang Dasar ’45. Pasal 33 Undang-Undang Dasar ’45 sangat jelas menyatakan bahwa ekonomi kita bukanlah ekonomi pasar bebas tetapi berasaskan kekeluargaan. Selain itu, pasal tersebut juga menegaskan bahwa cabang produksi yang penting harus dikuasai negara, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat.
Tujuan Kita: Ekonomi Konstitusi, Bukan Sosialisme
Murni
Sosialisme murni, walaupun memiliki konsep yang bagus, sebenarnya tidak dapat dijalankan. Konsep kesetaraan dalam sosialisme murni tidak realistis karena akan mengurangi motivasi individu untuk bekerja keras. Oleh karena itu, ekonomi campuran adalah pilihan yang tepat. Kita dapat mengambil yang terbaik dari kapitalisme dan sosialisme. Dalam sejarah Indonesia, pernah diambil keputusan untuk menggunakan sistem ekonomi Pancasila yang berbasis kekeluargaan. Ekonomi kita harus memiliki semangat kebersamaan, di mana kekuatan yang dimiliki oleh mereka yang kuat haruslah digunakan untuk membantu mereka yang lemah. Ini adalah prinsip yang berbeda dengan kapitalisme murni yang hanya mementingkan keuntungan individual.
Paham Ekonomi Konstitusi: Bebas Boleh, Tetapi Harus Waspada
Ekonomi konstitusi menekankan pentingnya ekonomi berbasis kekeluargaan, di mana kekuatan ekonomi harus digunakan untuk kemakmuran bersama. Kapitalisme yang mendorong inovasi dan investasi harus seimbang dengan perlindungan terhadap rakyat banyak. Ekonomi bebas tanpa perlindungan akan menyebabkan kesenjangan ekonomi yang semakin membesar. Sosialisme yang menjamin jaring pengaman bagi yang paling miskin juga penting, namun pemerintah harus memiliki strategi yang tepat untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keseimbangan antara kapitalisme dan sosialisme dalam ekonomi konstitusi adalah kunci untuk kemakmuran bersama.
Paham Ekonomi Konstitusi: Pemerintah Harus Jadi Pelopor
Dalam mewujudkan ekonomi konstitusi, pemerintah harus menjadi pelopor pembangunan. Pemerintah harus aktif dalam membangun ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Peran pemerintah sebagai pelopor sangat penting dalam menyelamatkan negara dan membangun kemakmuran bersama. Pemerintah tidak boleh hanya berperan sebagai wasit tetapi juga harus aktif terlibat dalam proses pembangunan.
Paham Ekonomi Konstitusi: Pemerintah Sebagai Pelopor
Dalam paham ekonomi konstitusi, pemerintah harus menjadi pelopor dalam pembangunan ekonomi. Pemerintah harus aktif dalam menyelamatkan negara, membangun kemakmuran, dan mengurangi kemiskinan. Pemerintah tidak boleh hanya berperan sebagai wasit namun harus terlibat secara proaktif dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan.
Dengan menerapkan paham ekonomi konstitusi, kita dapat menciptakan kemakmuran bersama yang berlandaskan keadilan dan kebersamaan. Keseimbangan antara kapitalisme dan sosialisme dalam paham ekonomi konstitusi akan membawa keberkahan bagi seluruh rakyat Indonesia.