Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau biasa disebut PDIP siap menjadi oposisi Pemerintahan jika Pasangan Prabowo-Gibran yang menang dalam pemilu kali ini. Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto setelah melihat hasil quick count dari pasangan Ganjar-Mahfud yang tertinggal jauh.
Hasto menyatakan kesiapan untuk menjadi oposisi dalam pemerintahan dan parlemen di masa pemerintahan kedepannya agar dapat melakukan check and balance karena kekuasaan pemerintahan berikutnya berpotensi memanipulasi kekuasaan akibat kaitannya dengan pemerintahan Joko Widodo.
Presiden RI, Joko Widodo pun tidak banyak memberikan komentar terkait partai yang mengusungnya ketika ditanya. Jokowi hanya menyatakan untuk bertanya pada pihak berwenang yang ada di PDI Perjuangan.
“Ya ditanyakan saja pada beliau-beliau yang ada di PDI Perjuangan,” jawab Jokowi di Bintaro, Jakarta Selatan, DKI Jakarta pada hari Senin (19/2/2024).
Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 2 yang sedang unggul dalam penghitungan suara kali ini, Gibran Rakabuming Raka mengaku tidak terlalu memikirkan rencana PDIP tersebut.
“Ya, itu, monggo,” ujar Gibran di Solo, Jawa Tengah pada hari Senin (19/2/2024).
Arif Nurul Imam, Pengamat Politik dan Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia menyatakan PDIP memiliki martabat politik jika menjadi pihak oposisi. Jika sampai partai banteng tersebut masuk pemerintahan, PDIP akan dianggap pragmatis dan tidak ideologis.
Pakar lain yaitu, Arga Pribadi Imawan selaku Dosen Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) berpendapat bahwa jika Jokowi sudah terlihat ada indikasi mendukung Prabowo, maka Jokowi seharusnya dikeluarkan saja dari PDIP.
“Cut saja, tidak masalah Jokowi Effect atau apa. Bangun lagi citra PDIP dan Ganjar yang benar-benar baru,” ujarnya.