TANGERANG – Anugerah Adinata Syariah adalah apresiasi yang diberikan kepada pemerintah provinsi yang memiliki inisiatif dalam pengembangan potensi ekonomi syariah di wilayah mereka. Dalam acara tersebut, Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin memberikan tiga arahan strategis kepada pemerintah daerah.
“Pertama, optimalkan otonomi daerah sebagai kesempatan untuk merancang dan melaksanakan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah sesuai dengan kondisi lokal,” ujarnya di Menara Syariah, Pantai Indah Kapuk, Tangerang, pada hari Senin (20/5/2024).
Lebih lanjut, Wapres menekankan agar ekonomi dan keuangan syariah menjadi salah satu tema dalam perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah di daerah. Tema tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.
“Adopsi model ekonomi dan keuangan syariah yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat,” tambahnya.
Kedua, Wapres meminta seluruh pemimpin daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat desa, untuk memperkuat dukungan terhadap ekonomi dan keuangan syariah.
“Ciptakan regulasi dan lembaga-lembaga yang kondusif, termasuk lembaga-lembaga keuangan syariah lokal dan kembangkan infrastruktur pendukung,” ujarnya.
Selain itu, Wapres juga berharap agar pemimpin daerah meningkatkan akses pembiayaan syariah bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta usaha berbasis komunitas masyarakat.
“Dorong pengembangan industri halal, tarik investasi dengan mempromosikan potensi wilayah, serta pastikan infrastruktur logistik dan distribusi memadai,” tegasnya.
Terakhir, Wapres meminta agar pemerintah daerah meningkatkan literasi masyarakat tentang ekonomi dan keuangan syariah.
“Bangun kolaborasi untuk meningkatkan riset dan pengembangan di sektor-sektor ekonomi syariah unggulan,” katanya.
Turut hadir dalam acara yang sama, Plt Direktur KNEKS Taufik Hidayat juga melaporkan bahwa pada tahun ini, Anugerah Adinata Syariah 2024 kembali mengusung 10 kategori.
“Pemenang pertama Adinata Syariah tahun ini, yaitu kategori keuangan syariah: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh; kategori industri halal: Pemprov Sumatera Barat; kategori keuangan sosial syariah: Pemprov Jawa Barat; kategori keuangan mikro syariah: Pemprov Jawa Timur; kategori pendidikan ekonomi syariah dan pemberdayaan ekonomi pesantren: Pemprov Jawa Barat; kategori sektor ekonomi hijau dan keberlanjutan: Pemprov DKI Jakarta; kategori lembaga yang fokus pada pengembangan ekonomi syariah: Pemprov Sumatera Barat; kategori zona KHAS atau zona kuliner halal, aman, dan sehat: Pemprov Sulawesi Selatan; kategori program inkubasi usaha syariah: Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kategori program inovasi pada sektor ekonomi syariah: Pemprov Sumatera Barat,” ujarnya.
Setiap kategori sektor memiliki dimensi indikator penilaian yang beragam dan dilihat dari aspek regulasi, realisasi, jumlah program dan dampak program dan lain-lain, tambah Taufik.
Pada kesempatan tersebut, Wapres juga memberikan penghargaan kepada Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah sebagai perwakilan Pemerintah Daerah Sumatera Barat yang meraih Juara Umum Adinata Syariah Tahun 2024.
Sumber: Republika.