JAKARTA — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendukung sepenuhnya rancangan Undang-Undang (RUU) BUMN yang diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Erick yakin bahwa RUU BUMN akan menjadi solusi untuk sejumlah masalah yang ada di BUMN.
“Kita sudah tahu bahwa ini sudah diparipurnakan pada bulan Oktober. Saya memohon, tinggal lima bulan lagi, kita bersama-sama memutuskan RUU BUMN atau pemikiran di mana BUMN bisa terlibat,” ujar Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (7/6/2024).
Erick menyatakan bahwa kehadiran RUU BUMN akan menghilangkan hambatan birokrasi antara Kementerian BUMN dengan kementerian lain dalam mengatur dan mengawasi operasional BUMN. Erick juga setuju dengan arahan dari Komisi VI yang meminta peta jalan kementerian teknis seharusnya melibatkan Kementerian BUMN.
Menurut Erick, Kementerian BUMN adalah perpanjangan tangan pemerintah dalam mengelola BUMN. Selain itu, Kementerian BUMN dianggap lebih memahami kondisi BUMN dan memiliki kontak langsung dengan masyarakat dan pasar.
“Berbagai masalah yang ada di BUMN ini salah satunya dapat dipecahkan dengan RUU BUMN yang dapat didorong dengan sikap rendah hati. Jika ada kesempatan untuk diskusi bersama Komisi VI dan Komisi XI, itu sangat baik karena jika terjadi kebuntuan seperti ini, maka bola akan kembali kepada kita,” ucap Erick.
Erick menyebut banyak masalah di BUMN yang memerlukan kerja sama yang lebih erat antara Kementerian BUMN dengan kementerian lain. Erick mencontohkan masalah penugasan pemerintah kepada BUMN, keterbatasan pesawat di sektor transportasi, dan BUMN dalam pembiayaan penyediaan rumah.
“Saya akan terus terang, tidak malu untuk berulang kali mengatakan bahwa 50-60 persen masalah tersebut dapat diselesaikan melalui RUU BUMN. Ini yang sedang saya tunggu,” lanjut Erick.
Erick mengatakan sinergi antar kementerian sangat penting untuk kinerja BUMN. Erick mencontohkan kolaborasi antara Kementerian BUMN, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Kementerian Keuangan terkait pembayaran kompensasi untuk BBM dan listrik.
“Sehingga setidaknya Pertamina dan PLN memiliki keuangan yang lebih stabil untuk melakukan investasi dalam penemuan sumur minyak atau membangun energi baru terbarukan yang memerlukan modal besar. Ada juga kesepakatan RUPTL PLN dengan ESDM,” kata Erick.
Contoh lain dari sinergi sukses, menurut Erick, adalah rencana pembentukan otoritas manajemen tunggal Candi Borobudur. Erick mengatakan otoritas tunggal tersebut akan menghapus sekat-sekat sektoral dan tumpang tindih kebijakan dalam pengelolaan Candi Borobudur menuju destinasi wisata yang memprioritaskan nilai sejarah dan spiritual.
“Saat ini kita sedang menunggu Perpres mengenai otoritas manajemen tunggal. Dari yang sebelumnya diawasi oleh beberapa kementerian, sekarang akan menjadi otoritas tunggal di bawah kita, namun setiap kementerian tetap memiliki perwakilan,” ujar mantan Presiden Inter Milan tersebut.
Erick menyatakan bahwa Kementerian BUMN memerlukan dukungan dari berbagai pihak untuk meningkatkan kontribusi melalui pembayaran pajak, PNBP, dan dividen. Selain itu, BUMN juga fokus untuk mendukung ekonomi kerakyatan, yang tercermin dalam realisasi penyaluran kredit usaha mikro, ultra mikro, dan menengah sebesar 92 persen.
“Namun, kendalanya ada pada payung hukumnya, jika saya menyelesaikan satu per satu di setiap kementerian ini akan sulit. Kami berharap RUU BUMN dapat mengurangi isu-isu seputar penugasan dan tumpang tindih kebijakan. Ini bisa menjadi payung tambahan yang dilibatkan dalam rencana kerja,” kata Erick.