Ketua Prodi HI UKI: Regulasi Spionase Harus Diperkuat
Regulasi terkait spionase perlu diatur dengan sangat rinci oleh negara. Hal ini dikarenakan aturan yang ketat akan mencegah terjadinya dampak yang tidak diinginkan di masa depan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Program Studi Hubungan Internasional dan Direktur CSJGR Universitas Kristen Indonesia (UKI), Arthuur Jeverson Maya, dalam sebuah seminar yang diselenggarakan oleh Center for Security and Foreign Affairs (CESFAS) UKI dan Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI).
“Pentingnya adanya regulasi yang jelas dan tegas dalam mengatur aktivitas spionase, agar tidak menimbulkan masalah hukum dan etika di kemudian hari,” ujar Arthuur di UKI pada hari Selasa (11/6).
Dalam laporan yang dirilis oleh amnesty international, digambarkan bahwa alat sadap canggih yang digunakan oleh beberapa pemerintah dapat melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, langkah-langkah seperti memperbarui perangkat lunak, menggunakan kata sandi yang kuat, dan berhati-hati dalam berbagi informasi secara online sangat dianjurkan.
Pada kesempatan tersebut, Arthuur juga menyoroti kontradiksi dalam hubungan antara negara dan praktik spionase, serta pentingnya kemajuan teknologi dalam mengakses informasi.
“Spionase merupakan bentuk peperangan tersembunyi yang melibatkan kegiatan pengawasan dan pengumpulan informasi secara diam-diam,” jelasnya.
Arthuur menegaskan bahwa kontradiksi antara keterbukaan dan rahasia dalam hubungan negara dan spionase perlu menjadi perhatian. Negara harus transparan untuk mempertahankan legitimasi dan kepercayaan publik, namun soal kerahasiaan juga penting untuk menjaga keamanan nasional.
Perkembangan teknologi dalam akses dan analisis informasi juga menjadi hal yang disoroti oleh Arthuur. Perbedaan dalam kecepatan akses informasi dapat menjadi tantangan yang signifikan.
“Negara harus terus memperbarui dan meningkatkan teknologi mereka agar informasi dapat diperoleh dan digunakan secara efektif,” tambahnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin, membahas pengalamannya dan pandangannya terkait intelijen. Dia menyoroti evolusi intelijen dari masa lalu hingga sekarang, pentingnya teknologi dalam kegiatan intelijen, serta tantangan dalam penyadapan.
“Dulu, operasi intelijen dilakukan dengan sumber daya yang terbatas dan teknologi yang kurang memadai, sehingga situasinya sering disebut sebagai senyap dan berbahaya,” ungkap Hasanudin.
Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 disusun dan disahkan untuk mengatur praktik intelijen. Meskipun masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki terkait penyadapan.
“Penyadapan tetap diperlukan untuk mengungkap tindakan kriminal yang dapat merugikan masyarakat,” jelasnya.
Seminar ini bertujuan untuk mengangkat isu spyware dan menekankan pentingnya regulasi yang seimbang antara keamanan nasional dan hak-hak sipil. Dengan hadirnya para pakar dan praktisi di acara ini, diharapkan kontribusi yang berarti dalam perumusan kebijakan di masa depan dapat terwujud.
Acara ini juga menyoroti pentingnya regulasi yang seimbang antara keamanan nasional dan hak-hak sipil. Dengan diskusi mendalam dan beragam pandangan dari para ahli dan praktisi, seminar ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan membuka ruang dialog yang konstruktif terkait perumusan regulasi spionase di Indonesia.
Dengan demikian, Indonesia diharapkan lebih siap dan responsif menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks di era digital saat ini.
Acara ini dihadiri juga oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UKI, Verdinand Robertua; Direktur CESFAS, Darynaufal Mulyaman; Hoga Saragih dari Universitas Bakrie; Direktur Riset ISI (Indo-Pacific Strategic Intelligence), Aishah Rasyidilla Kusumasomantri; dan Guru Besar Keamanan Internasional UKI, Angel Damayanti.
Sumber: https://www.rmoljabar.id/2024/06/11/ketua-prodi-hi-uki-regulasi-spionase-harus-jelas-dan-tegas