Pemerintah Indonesia sedang melaksanakan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, provinsi Papua Selatan, dalam sektor pertanian untuk mencapai swasembada. Namun, upaya ini telah menuai kritik karena dianggap merusak lingkungan lokal.
Proyek PSN di Merauke dimulai pada 12 Juli 2024, ketika Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, menerbitkan Surat Keputusan Nomor 835 Tahun 2024 yang mengizinkan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan infrastruktur ketahanan pangan. Selain itu, proyek ini menargetkan pencetakan 1 juta hektar sawah.
Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (PUSAKA) menyatakan keberatan terhadap proyek ini karena lokasinya berada di kawasan hutan adat dan memiliki nilai konservasi tinggi. Masyarakat adat di Distrik Ilwayab, Marga Gebze Moyuend, dan Gebze Dinaulik juga mengalami pemindahan paksa tanah mereka.
PUSAKA menyoroti bahwa proyek ini melanggar hak masyarakat adat dan tidak menjalankan prinsip Free Prior Informed Consent. Mereka juga mencatat bahwa proyek ini belum memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan yang diperlukan.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua juga mengkritik proyek ini karena dianggap mengancam Taman Nasional, Suaka Margasatwa, dan Cagar Alam yang dilindungi di Merauke. Mereka menuntut agar pemerintah menghentikan proyek tersebut untuk melindungi lingkungan yang dilindungi sebelumnya.
Meskipun mendapat kritik, pemerintah terus melanjutkan proyek PSN di Merauke dengan optimisme atas pencapaian swasembada pangan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bahkan menekankan komitmen pemerintah untuk menjadikan Merauke sebagai lumbung pangan dunia dengan memperluas lahan pertanian dan mempercepat tujuan swasembada.
Dengan demikian, proyek PSN di Merauke telah memicu pro dan kontra dari berbagai pihak terkait upaya pemerintah dalam mencapai swasembada pangan, namun juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat lokal.