Penjualan pupuk bersubsidi di atas harga eceran tertinggi (HET) dapat membawa konsekuensi hukum serius bagi pengurus kelompok tani. Hal ini dikarenakan pupuk bersubsidi merupakan barang yang diawasi ketat oleh pemerintah, dan pelanggaran terhadap aturan penjualannya dapat berujung pada sanksi administratif hingga pidana. Regulasi terkait penjualan pupuk bersubsidi diatur dalam beberapa peraturan pemerintah guna memastikan aksesibilitas pupuk bagi petani yang memenuhi kriteria penerima subsidi.
Pengurus kelompok tani memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola pupuk bersubsidi secara transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pelanggaran terhadap aturan penjualan pupuk bersubsidi di atas HET dapat dikenai sanksi pidana yang dapat mencakup pidana penjara hingga denda maksimal. Oleh karena itu, disarankan agar kelompok tani mencari alternatif yang sah untuk mengumpulkan dana, seperti iuran sukarela atau program kemitraan.
Edukasi kepada anggota kelompok tani tentang regulasi pupuk bersubsidi juga dianggap penting untuk mencegah penyimpangan yang merugikan petani. Apabila masyarakat menemukan praktik penjualan pupuk bersubsidi di atas HET, disarankan untuk melaporkannya kepada instansi terkait guna melakukan audit dan pengawasan. Hal ini bertujuan untuk menjaga keadilan distribusi dan memastikan manfaat subsidi benar-benar dirasakan oleh petani yang membutuhkan.
Pernyataan dari Ketua Paguyuban Kios Pupuk menunjukkan adanya kesepakatan antara kelompok tani dan kios untuk menjual pupuk subsidi di atas HET, namun hal ini tetap tidak sesuai dengan regulasi yang diberlakukan pemerintah. Kios dilarang menjual pupuk subsidi di atas HET tanpa alasan yang sah, dan praktik penjualan di atas HET harus dihentikan. Pengawasan terhadap penjualan pupuk bersubsidi perlu ditingkatkan guna menghindari praktik yang merugikan petani dan melanggar hukum.