Pemerintah Indonesia telah mendirikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai langkah percepatan untuk menyelesaikan paradoks yang ada di Indonesia. Dalam upaya tersebut, Indonesia mengakui potensi besar sumber daya alam yang dimilikinya, mulai dari deposit nikel terbesar di dunia hingga pasar sawit dunia. Namun, masih terdapat ketimpangan dan ketidakmerataan yang perlu segera diselesaikan.
Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmennya untuk mengakhiri paradoks tersebut, dengan fokus pada penguasaan sumber daya alam sesuai mandat Pasal 33 UUD 1945. Melalui Danantara, sebuah lembaga investasi baru, Indonesia berharap dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alamnya, meningkatkan nilai tambah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
Dengan konsolidasi kekayaan dan kekuatan negara melalui Danantara, diharapkan pembangunan sektor strategis, seperti industri hilirisasi nikel dan kobal, pengembangan kecerdasan buatan, serta pembangunan kilang minyak dapat dipercepat. Dengan aset senilai Rp14 triliun yang dikelola oleh Danantara, Indonesia berharap dapat mencapai tujuan sebagai negara maju dengan kesejahteraan merata pada tahun Emas 2045.
Dengan peluncuran Danantara sebagai hadiah ulang tahun ke-80 Indonesia, diharapkan lembaga ini tidak hanya menjadi pengelola investasi, tetapi juga menjadi pendorong utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Hilirisasi sumber daya alam dipandang sebagai kunci menuju kemajuan yang lebih baik dan percepatan pembangunan yang signifikan, sebagai upaya dari Indonesia untuk mengakhiri paradoks yang telah lama melanda negara ini.