Ketua DPRD Kabupaten Gresik, Muhammad Syahrul Munir, bersama Wakil Ketua DPRD Gresik, Mujid Riduan, turun langsung untuk bertemu dengan ratusan mahasiswa yang tengah melakukan aksi unjuk rasa menolak pengesahan Revisi UU TNI. DPRD Gresik menyepakati tuntutan aliansi mahasiswa dengan menandatangani fakta integritas bersama. Dalam dialog langsung dengan mahasiswa, Syahrul Munir menegaskan komitmennya untuk meneruskan tuntutan mahasiswa terkait revisi UU TNI ke DPR RI, meskipun DPRD Gresik tidak memiliki wewenang untuk menolak pengesahan tersebut.
Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa dari berbagai kampus di Kabupaten Gresik menarik perhatian publik karena mahasiswa menilai revisi UU TNI dapat membahayakan supremasi sipil dan demokrasi di Indonesia. Mahasiswa mendesak DPRD Gresik untuk menolak revisi tersebut sebagai bentuk dukungan dan perjuangan atas aspirasi yang disuarakan.
Demonstrasi yang berlangsung kondusif diawasi dengan ketat oleh puluhan personel Polres Gresik yang disiagakan untuk menjaga situasi agar tetap aman. Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam aksi tersebut cukup signifikan, berasal dari beberapa kampus di Kabupaten Gresik seperti Universitas Muhammadiyah Gresik, Universitas Qomarudin, dan Universitas Al-Fallah. Tindakan mahasiswa ini mencerminkan kepedulian dan kesadaran mereka akan pentingnya demokrasi dan supremasi sipil di negeri ini.