ASUS Indonesia telah meluncurkan ExpertBook BG1409CVA, laptop bisnis yang memenuhi tingkat TKDN di atas 40 persen, khususnya untuk instansi pemerintah. Laptop ini didukung oleh prosesor Intel® Core™ Gen-13, RAM hingga 48GB, dan SSD PCIe® hingga 1TB untuk performa tinggi, efisiensi energi, dan ketahanan MIL-STD 810H. Menurut Director of Commercial Products ASUS Indonesia, Yulianto Hasan, ExpertBook BG1409CVA menjadi solusi bagi lembaga pemerintahan yang membutuhkan laptop ringan, tangguh, dan aman, sambil mendukung kedaulatan industri teknologi.
Tantangan bagi instansi pemerintah dalam pengadaan perangkat komputasi yang harus memenuhi spesifikasi teknis tinggi seperti performa andal, daya tahan, dan sistem keamanan data. Selain itu, umur pakai yang panjang juga diperlukan untuk efisiensi anggaran. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga menjadi aspek penting dalam proses pengadaan ini, tidak hanya untuk mematuhi regulasi pengadaan nasional tetapi juga untuk mendorong industri lokal dan kemandirian teknologi Indonesia.
ExpertBook BG1409CVA dirancang dengan struktur yang memenuhi standar ketahanan MIL-STD 810H, sehingga memiliki ketahanan terhadap berbagai kondisi ekstrem yang sering ditemui di lingkungan kerja instansi pemerintah. Laptop ini telah melalui serangkaian uji ketahanan untuk memastikan keandalan dan ketahanan di berbagai situasi kerja. Selain itu, fitur-fitur keamanan tingkat enterprise seperti TPM 2.0, sensor sidik jari, dan webcam shield fisik ikut melindungi data sensitif instansi.
Dilengkapi dengan prosesor Intel® Core™ Generasi ke-13, RAM hingga 64GB, dan SSD PCIe® hingga 1TB, ExpertBook BG1409CVA mampu menangani multitasking, pengolahan data besar, dan aplikasi produktivitas. Teknologi AI yang terintegrasi juga turut membantu mengoptimalkan kinerja dan efisiensi daya laptop ini. Dengan berbagai fitur canggih dan keamanan yang komprehensif, ASUS ExpertBook BG1409CVA memberikan solusi komputasi cepat, hemat energi, dan andal untuk mendukung produktivitas dan efisiensi anggaran operasional instansi pemerintah.