Pada tanggal 27 Mei 2025, hasil survei dari Indikator Politik Indonesia merilis temuan mengenai tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga negara dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Meskipun telah terjadi revisi UU KPK pada tahun 2019, korupsi masih tetap menjadi permasalahan utama yang merajalela di berbagai sektor, termasuk pada tingkat eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Beberapa kasus korupsi besar seperti suap pengadilan, kasus korupsi Pertamina, dan korupsi pemberian kredit LPEI menjadi bukti bahwa upaya pemberantasan korupsi masih terus dilakukan oleh lembaga penegak hukum. Melalui survei ini, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pandangan dan persepsi publik terhadap lembaga negara dan upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, survei juga mengungkapkan pandangan publik mengenai topik-topik terkini seperti pembahasan KUHP, tuduhan ijazah palsu terhadap Jokowi, dan pemberantasan premanisme. Data yang diperoleh dari survei ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk memahami tren dan pandangan masyarakat terhadap isu-isu tersebut.