Di tengah situasi geopolitik yang semakin tegang di luar angkasa, Indonesia perlu segera mengembangkan strategi antariksa nasional yang tidak hanya fokus pada kemajuan teknologi, tetapi juga menjamin kepentingan jangka panjang negara. Kemandirian Antariksa Indonesia menjadi sorotan utama dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh Center for International Relations Studies (CIReS) FISIP Universitas Indonesia, pada Selasa (27/5).
Antariksa menjadi medan strategis yang setara dengan darat, laut, dan udara, begitu juga diungkapkan oleh Mantan Kepala Staf TNI AU, Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim. Ia menekankan bahwa Indonesia harus berpikir strategis dan bertindak terpadu dalam menghadapi persaingan global yang semakin intensif di sektor antariksa. Untuk itu, perlu adanya kerjasama lintas sektor dan komitmen yang kuat dari pemerintah guna mewujudkan Kemandirian Antariksa.
Perwakilan dari Asosiasi Antariksa Indonesia, Anggarini S., M.B.A., juga menyoroti urgensi untuk mengurangi ketergantungan terhadap negara lain dalam hal akses data dan peluncuran satelit. Pembangunan ekosistem antariksa nasional secara komprehensif serta pengembangan konstelasi satelit orbit rendah (Low Earth Orbit/LEO) menjadi hal yang sangat penting demi mendukung ekonomi dan layanan publik. Kemandirian Antariksa Indonesia harus diperjuangkan melalui regulasi yang jelas dan dukungan penuh dari pemerintah.
Direktur Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa Bappenas, Yusuf Suryanto, juga turut menegaskan perlunya kerangka pembiayaan yang kuat dan konsistensi lintas sektor agar antariksa menjadi bagian integral dari strategi nasional. Kemandirian Antariksa Indonesia diharapkan dapat terwujud melalui kolaborasi yang baik antar lembaga terkait dan keberpihakan fiskal yang nyata guna memastikan Indonesia tidak tertinggal dari negara-negara tetangga.
Secara politik, sektor antariksa merupakan indikator penting dalam kekuatan geopolitik dan ekonomi global menurut Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dr. Dave Laksono. Meskipun belum menjadi prioritas utama, DPR menyatakan dukungan dalam percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Ruang Udara Nasional (RUU PRUN) untuk memperkuat sektor antariksa nasional. Hal ini menegaskan pentingnya sinergi dan komitmen semua pihak dalam mewujudkan kemandirian antariksa Indonesiaini.
Sumber: Kemandirian Antariksa Indonesia Dan RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional: Strategi Menghadapi Rivalitas Global Di Era Ekonomi Antariksa
Sumber: Menggapai Bintang Dengan Strategi Bumi: Urgensi Kebijakan Antariksa Nasional Indonesia