Dalam konteks persaingan geopolitik antariksa yang semakin kompleks, Indonesia harus segera menetapkan strategi nasional yang tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga memperhatikan kepentingan jangka panjang bangsa. Hal ini disorot dalam diskusi publik yang bertajuk “Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia di Tengah Persaingan Global” yang diselenggarakan oleh Center for International Relations Studies (CIReS) FISIP UI, yang menampilkan berbagai ahli lintas sektor.
Dalam pembukaan diskusi, Prof. Semiarto Aji Sumiarto, Dekan FISIP UI, menekankan pentingnya pembahasan isu strategis ini. Sebagai pembicara utama, Prof. Thomas Djamaluddin dari BRIN (mantan Kepala LAPAN) menegaskan bahwa Kemandirian Antariksa adalah syarat utama kedaulatan dan daya saing bangsa.
Menurut Prof. Djamaluddin, Indonesia saat ini menghadapi tantangan dalam tata kelola program antariksa, pendanaan yang terbatas, dan kebijakan yang belum mapan setelah integrasi LAPAN ke dalam BRIN. Indonesia harus mengambil langkah strategis untuk bergerak dari status pengguna menjadi produsen aktif dalam ekonomi antariksa global.
Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim juga menyoroti pentingnya ruang antariksa sebagai domain strategis yang mempengaruhi pertahanan, ekonomi, dan kedaulatan. Indonesia harus bertindak lebih proaktif, revitalisasi Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagai langkah koordinasi antar sektor dianggap sebagai solusi strategis.
Anggarini S., M.B.A. dari Asosiasi Antariksa Indonesia menekankan bahwa kemandirian antariksa penting untuk ketahanan nasional dan kesejahteraan, terutama dalam layanan publik di daerah terpencil dan mitigasi bencana. Pembangunan ekosistem antariksa nasional perlu diperkuat untuk mendukung space economy.
Dr. Dave Laksono, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, menyadari bahwa penguasaan antariksa merupakan indikator kekuatan geopolitik dan ekonomi global. DPR RI menganggap antariksa sebagai pilar strategis dan mendorong pengesahan RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional sebagai langkah pertama menuju tata kelola antariksa yang berdaulat.
Yusuf Suryanto dari Kementerian PPN/Bappenas menekankan perlunya kerangka pembiayaan yang kuat dan kelembagaan yang adaptif untuk mendukung kemandirian antariksa. Meski memiliki potensi strategis, investasi antariksa Indonesia masih tertinggal.
Diskusi ini menyoroti kurangnya dukungan politik terhadap pengembangan antariksa Indonesia, namun juga memberikan harapan terhadap potensi keberlanjutan Badan Antariksa. Kemandirian Antariksa menjadi kunci bagi Indonesia untuk aktif berkontribusi dalam space economy global. Tanpa langkah konkret dan komitmen yang kuat, Indonesia akan terus menjadi penonton dalam permainan antariksa internasional.
Sumber: Mendorong Kemandirian Antariksa: Urgensi RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional Di Tengah Persaingan Global
Sumber: Indonesia Di Persimpangan Orbit: Mendesak Strategi Antariksa Nasional Di Tengah Rivalitas Global