Ketua Komisi II DPRD Bondowoso, H. Tohari, menyatakan kekecewaannya terhadap lambatnya proses sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan bagi 8.445 buruh tani yang preminya sudah dibayarkan oleh Pemerintah Daerah. Menurut Tohari, pentingnya para buruh tani merasakan manfaat dari program perlindungan sosial ini, namun minimnya informasi di tingkat lapangan membuat sebagian besar petani bahkan tidak menyadari bahwa mereka telah terdaftar sebagai peserta. Pemkab Bondowoso telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati sebagai dasar kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, dimana seluruh premi bagi 8.445 buruh tani ditanggung penuh oleh pemerintah daerah.
Tohari juga menyoroti fakta bahwa petugas lapangan seperti penyuluh pertanian (PPL) tidak mengetahui program ini, padahal seharusnya menjadi perantara penting dalam sosialisasi kepada buruh tani. Untuk itu, Tohari mengambil inisiatif untuk menyebarkan informasi tersebut secara mandiri setelah mendapat dokumen SK Bupati. Dia memaparkan bahwa premi per bulan per orang sebesar Rp 16.880, dengan total anggaran mencapai lebih dari Rp 1 miliar untuk seluruh peserta.
Dalam upaya percepatan sosialisasi, Tohari berencana mengundang semua instansi terkait dalam rapat kerja khusus. Tujuannya adalah mengevaluasi pelaksanaan program dan mendorong percepatan sosialisasi di lapangan. Ia menekankan bahwa sulit bagi buruh tani untuk mengklaim santunan jika tidak menyadari bahwa mereka peserta, sehingga perlu peningkatan dalam penyampaian informasi. Tohari menyatakan pentingnya pendekatan baru, misalnya melalui Klinik Pertanian yang dapat menjadi media komunikasi efektif dengan petani, bahkan hingga melakukan pendekatan door to door jika diperlukan. Teman-teman di Klinik Pertanian sedang merancang model komunikasi terbaik untuk memastikan informasi ini sampai dengan cepat.