Program Keluarga Harapan (PKH) yang digagas oleh pemerintah pusat sebagai salah satu bentuk jaring pengaman sosial bagi keluarga miskin, ternyata tidak luput dari kasus korupsi di Kabupaten Bondowoso. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bagaimana dana yang seharusnya menjadi penopang hidup bagi rakyat kecil malah dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk memperkaya diri.
Kasus pertama bermula dari Desa Lombok Kulon, Kecamatan Wonosari, dimana seorang pendamping PKH berinisial AB disorot karena terlibat dalam praktik pungutan liar dengan dalih “biaya administrasi” dan penyalahgunaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Modus operandi AB melibatkan pemotongan bantuan yang seharusnya diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta pengambilalihan KKS milik warga untuk diurus seluruhnya oleh AB.
Kasus kemudian meluas ke Desa Sumbersalak, Kecamatan Curahdami, dimana ditemukan indikasi praktik pencairan gelap bantuan PKH. Aduan dari warga dan investigasi media membongkar transaksi yang mencurigakan, seperti transfer dana dari rekening KPM ke rekening yang bukan penerima manfaat PKH serta pemotongan bantuan yang seharusnya diterima oleh KPM.
Selain itu, terdapat juga dugaan praktik kotor dimana oknum agen membawa KKS yang kemudian dicatat sebagai pencairan bantuan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Semua kasus ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan distribusi bantuan sosial, terutama PKH. Keterlibatan oknum-oknum tersebut membuat program Bansos menjadi sarana untuk kepentingan pribadi, bukan untuk mensejahterakan rakyat.
Untuk mencegah kasus serupa terulang dan membawa keadilan bagi para korban, perlu adanya penegakan hukum yang cepat dan tegas. Baik pihak berwenang maupun masyarakat perlu bersinergi dalam mengawasi distribusi Bansos secara transparan dan berkala. Negara harus memastikan bahwa program-program sosial yang dijalankan benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sudah saatnya sistem Bansos didigitalisasi sepenuhnya untuk mencegah praktik korupsi yang merugikan rakyat kecil.