DPRD Kabupaten Pangandaran mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk segera melunasi utang Dana Bagi Hasil (DBH) kepada desa-desa. Pembayaran utang per semester diharapkan dapat dilakukan untuk melunasi utang sejak tahun 2018 sebesar Rp 92 Miliar. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menegaskan pentingnya pembayaran utang DBH dalam pengelolaan keuangan daerah. Bukan hanya untuk pihak ketiga, tetapi juga untuk desa dan utang kepada pegawai yang masih belum dibayarkan. Dengan pembayaran DBH yang lancar, diharapkan desa-desa dapat segera melaksanakan program pembangunan yang lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat desa. Seiring dengan itu, koordinasi antara rencana pembangunan desa dan Pemkab juga perlu diperhatikan dengan serius.