Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik curang dalam perdagangan beras. Dalam acara peringatan HUT ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Prabowo mengungkapkan bahwa permainan harga dan pengepakan ulang beras subsidi telah menyebabkan kerugian negara hingga Rp100 triliun setiap tahun. Ia menyoroti bahwa praktek tersebut dilakukan oleh ratusan perusahaan penggiling padi yang tidak jujur, sehingga merampas hak rakyat dan bertentangan dengan konstitusi. Prabowo menilai tindakan seperti itu sebagai kejahatan ekonomi yang keterlaluan, yang mencuri kekayaan negara. Kerugian sebesar itu sebenarnya dapat dialokasikan untuk memperbaiki layanan dasar bagi masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, Prabowo telah memerintahkan aparat penegak hukum untuk menindak tegas praktik curang tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Ia memastikan bahwa tindakan ini bukanlah atas dasar pribadi, melainkan sebagai kewajiban yang diamanatkan oleh undang-undang untuk melindungi kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat.