Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) telah terbukti memberikan lebih dari sekadar manfaat nutrisi bagi siswa, wanita hamil, dan balita – program tersebut juga menghasilkan dampak ekonomi yang signifikan. Dalam waktu tujuh bulan sejak pelaksanaan, program ini telah menciptakan lapangan kerja langsung bagi 94.000 individu, tersebar di 2.391 Unit Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Angka ketenaga kerjaan meningkat seiring dengan ekspansi unit SPPG di berbagai daerah. Dari 7.000 pekerja pada bulan Januari, jumlah tersebut naik menjadi 68.000 pada bulan April, kemudian menjadi 72.000 pada akhir Juni, dan melonjak signifikan menjadi 94.000 pada akhir Juli.
Penyerapan anggaran juga meningkat sejalan dengan hal tersebut. Sejumlah perkiraan IDR 1–2 triliun disalurkan selama fase awal program (Januari–April), yang berkembang menjadi IDR 4.4 triliun pada awal Juni, dan mencapai IDR 5.1 triliun pada akhir semester pertama 2025 – setara dengan 7.1% dari total IDR 71 triliun yang dialokasikan untuk program tersebut.
Menurut Fithra Faisal, Penasihat Senior di Kantor Komunikasi Presiden (PCO), program MBG telah memberikan dampak yang signifikan pada ekonomi nyata, khususnya dalam hal penciptaan lapangan kerja.
“Inisiatif ini membuka peluang ekonomi baru bagi komunitas lokal,” kata Fithra di Jakarta, Kamis (31 Juli).
Dia menambahkan bahwa penciptaan lapangan kerja diperkirakan akan bergerak lebih cepat pada paruh kedua tahun ini, dengan percepatan penyaluran anggaran. Semakin banyak SPPG yang didirikan dan semakin banyak penerima manfaat yang dilayani, semakin besar pula penyerapan fiskal dan potensi ketenagakerjaan.
Badan Gizi Nasional (BGN) memproyeksikan bahwa pada bulan Agustus, Program MBG akan mencapai 20 juta penerima manfaat melalui 8.000 unit SPPG yang beroperasi. Berdasarkan proyeksi ini, penyerapan anggaran total diperkirakan mencapai IDR 8 triliun.
Untuk mendukung inklusi tenaga kerja, BGN berencana merekrut staf dapur SPPG dari keluarga yang tinggal dalam kemiskinan ekstrem dan kelompok pendapatan rendah (desil 1 dan 2). Dari 47 anggota staf yang biasanya dipekerjakan per SPPG, setidaknya 30% akan berasal dari rumah tangga yang secara ekonomi rentan.
Fithra melihat ini sebagai langkah strategis untuk membantu mengurangi kemiskinan ekstrem.
“Kebijakan ini memperkuat kapasitas operasional program, khususnya dalam logistik dan manajemen, sambil secara bersamaan memberdayakan komunitas berpendapatan rendah,” demikian kesimpulannya.