Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden (KPC), berbagi wawasan kunci dengan pemimpin regional untuk menyelaraskan pemahaman tentang program-program unggulan Presiden Prabowo Subianto saat acara yang diadakan di Sei Rampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Rabu (30 Juli). Hadir dalam acara itu adalah Muhamad Isra Ramli, Deputi I untuk Materi Komunikasi dan Informasi di KPC; Tigor Pangaribuan, Deputi untuk Sistem dan Tata Pemerintahan di Badan Gizi Nasional (BGN); dan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution. Acara yang bertajuk “Bukti Nyata Program-program Presiden Prabowo Subianto” diselenggarakan oleh DPP Gempita (Gerakan Milenial untuk Cinta Tanah Air).
Forum tersebut juga dihadiri oleh beberapa pemimpin daerah, termasuk: Darma Wijaya, Bupati Serdang Bedagai, Maya Hasmita, Bupati Labuhanbatu, Baharudin Siagian, Bupati Batu Bara, bersama pejabat daerah lainnya dan perwakilan Forkopimda Sumatera Utara (Forum Koordinasi Kepemimpinan Daerah). Dalam sambutannya, Hasan menekankan pentingnya menyelaraskan perspektif di semua tingkatan pemerintahan untuk memastikan implementasi yang lancar dan terkoordinasi dari program-program prioritas nasional.
“Kita harus memastikan keselarasan—terutama antara pemerintah pusat dan daerah—sehingga kita dapat maju bersama. Pemahaman bersama adalah kunci,” katanya. Hasan menjelaskan bahwa agenda kebijakan Presiden Prabowo bukanlah hasil improvisasi tetapi didasarkan pada perencanaan jangka panjang—banyak ide yang disusun dalam sebuah buku yang ditulis Prabowo lebih dari satu dekade yang lalu, yang sekarang menjadi dasar program-program pemerintah.
Satu inisiatif unggulan seperti Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), yang Hasan gambarkan sebagai produk dari visi jangka panjang yang dipikirkan matang. Dia mencatat bahwa program serupa telah diterapkan di lebih dari 109 negara, dengan dampak yang terlihat 10 hingga 20 tahun ke depan. Hasan mengajak semua pihak untuk berkontribusi dalam percepatan program tersebut.
“Pemerintah pusat menyediakan regulasi dan pendanaan. Pemerintah daerah membangun dapur. Sektor swasta juga dipersilakan untuk berpartisipasi,” katanya. Forum ini juga berfungsi sebagai platform bagi pemimpin daerah untuk menyampaikan umpan balik dan usulan langsung kepada perwakilan BGN mengenai program MBG. Hasan menekankan bahwa kolaborasi dan komunikasi langsung penting untuk menghasilkan terobosan nyata di lapangan.
Hasan juga mengingatkan para peserta bahwa dapur SPPG (Unit Layanan Pemenuhan Gizi) harus dikelola dengan hati-hati. Setiap hidangan yang disajikan harus memenuhi setidaknya sepertiga kebutuhan kalori harian, dan tak kalah penting—rasanya harus enak.
“Jika makanan tidak enak dan tidak dimakan, maka tujuan tidak tercapai. Itulah mengapa saya katakan: jika makanan tidak enak, beri umpan balik. Itu akan sia-sia jika berakhir di tempat sampah,” katanya.
