Kabar terkait pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Lebak tengah menimbulkan kecemasan. Tenggat waktu pengusulan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu tinggal delapan hari lagi, tetapi prosesnya di daerah masih belum jelas. Hal ini disebabkan oleh terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor B/3832/M.SM.01.00/2025 pada tanggal 8 Agustus 2025, yang menjadi dasar hukum bagi kepala daerah untuk mengusulkan pegawai non-ASN menjadi PPPK Paruh Waktu.
Ketua Ikatan Pegawai Non-ASN Kabupaten Lebak, Bahri Permana, mengemukakan kekhawatiran terkait kemungkinan sebagian pegawai tidak terusulkan karena keterbatasan waktu. Bahri menyampaikan keprihatinannya terkait situasi ini pada Selasa (12/8/2025), di mana informasi yang beredar di media sosial cenderung memicu kepanikan. Bahri telah berkoordinasi dengan BKPSDM Lebak untuk memastikan progresnya, namun Kabid Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi BKPSDM Lebak, Iqbaludin, menyatakan bahwa mereka masih menunggu disposisi dari bupati sebelum dapat melanjutkan prosesnya secara resmi.
Upaya Bahri untuk mengatasi kebingungan ini termasuk mengirim surat permohonan audiensi kepada Bupati Lebak, Moch. Hasbi Asyidiki Jayabaya, sejak 8 Juli 2025. Bahri berharap agar para pegawai non-ASN yang telah mengabdi di lingkungan Pemkab Lebak dapat didengar aspirasinya secara langsung. Hal ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terkait nasib mereka di masa mendatang. Seperti dilansir dari Suara Indonesia, informasi terbaru terkait perkembangan ini dapat diakses melalui Google News.