Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengumumkan bahwa penggilingan beras skala besar harus mendapatkan izin khusus dari pemerintah. Hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan rakyat dari praktik segelintir pihak yang mencari keuntungan besar di atas penderitaan masyarakat. Prabowo menegaskan bahwa selama dirinya menjabat presiden, tidak ada yang kebal hukum, termasuk pelaku usaha besar. Ia menekankan bahwa pemerintah akan menggunakan kewenangan yang diatur UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan untuk menindak pelaku usaha yang menimbun barang kebutuhan pokok saat terjadi kelangkaan atau gejolak harga. Selain itu, Prabowo juga menegaskan bahwa cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara, sesuai dengan amanat para pendiri bangsa. Oleh karena itu, pemerintah akan menerapkan kebijakan baru yang lebih ketat bagi usaha penggilingan beras skala besar agar mendapatkan izin khusus dari pemerintah. Prabowo menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk melindungi hak rakyat Indonesia mendapatkan beras yang tepat, baik dari segi takaran, kualitas, maupun harga yang terjangkau. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa usaha penggilingan beras skala besar harus mematuhi peraturan dengan baik, jika tidak, mereka diharapkan pindah ke bidang lain dan tidak memainkan kebutuhan dasar rakyat.
