Kekurangan Blangko e-KTP di Kabupaten Malang yang semakin parah menjadi perhatian serius, terutama karena antusiasme warga yang tinggi dalam melakukan perekaman tidak seimbang dengan ketersediaan blangko untuk mencetak e-KTP. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Malang mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 407 ribu permohonan e-KTP namun hanya 147 ribu yang berhasil dicetak. Hal ini menyisakan 260 ribu warga yang harus menunggu ketersediaan blangko. Tidak adanya blangko yang memadai membuat terjadi keterlambatan dalam mencetak e-KTP, dengan rata-rata 800-1.000 permohonan per hari sementara persediaan blangko hanya cukup untuk mencetak 500 e-KTP. Kepala Disdukcapil Kabupaten Malang, Harry Setia Budi, mengungkapkan bahwa krisis blangko e-KTP merupakan masalah yang terjadi setiap tahun dan perlu peningkatan persediaan blangko sebagai solusi jangka panjang. Upaya jemput bola pelayanan administrasi kependudukan dan pembuatan KTP digital menjadi langkah yang dilakukan untuk mengatasi kekurangan blangko. Melalui hibah kepada Ditjen Dukcapil, diharapkan pasokan blangko e-KTP dapat bertambah, dan DPRD Kabupaten Malang telah mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp. 2 miliar untuk membantu Disdukcapil dalam memenuhi kebutuhan blangko e-KTP. Komitmen penuh dari institusi terkait untuk mengatasi krisis blangko e-KTP secara optimal demi kepentingan masyarakat.