Polemik pemasangan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran terus mencuat ke permukaan. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, memberikan sorotan terhadap isu ini, khususnya terkait masalah tumpang tindih dalam tata ruang yang menjadi akar permasalahan. DPRD, bersama dengan para pegiat lingkungan, telah mengkritik keberadaan KJA tersebut. Perusahaan yang bertanggung jawab atas KJA mengklaim bahwa aktivitas mereka telah berjalan sejak tahun 2019. Menghadapi situasi ini, DPRD mendesak Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk menghentikan sementara operasi perusahaan tersebut guna mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak, termasuk nelayan lokal dan menjaga kelestarian lingkungan.