Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan DPRD Kabupaten Situbondo menegaskan penolakan terhadap wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Mereka menganggap Pilkada langsung sebagai pondasi demokrasi yang tidak boleh dikompromikan. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Situbondo, Rudi Afianto, menekankan bahwa Pilkada langsung memberikan kedaulatan penuh kepada rakyat, mencerminkan perjuangan panjang reformasi. Menurutnya, mengembalikan Pilkada ke DPRD dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan menurunkan partisipasi politik masyarakat secara signifikan.
Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti potensi konflik kepentingan jika Pilkada diserahkan kepada DPRD, dengan risiko praktik transaksional yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Rudi Afianto menegaskan bahwa penolakan terhadap Pilkada melalui DPRD adalah garis ideologis partai yang tidak bisa ditawar. Mereka berkomitmen untuk memperkuat regulasi dan pengawasan demi menjaga proses demokrasi yang bersih dan bermartabat. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Situbondo siap menyuarakan sikap penolakan melalui jalur politik dan konstitusional.
Rudi Afianto mengajak seluruh elemen masyarakat Situbondo untuk tetap kritis dan menjaga hak pilih sebagai bagian dari kedaulatan rakyat. Ia menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh mundur hanya demi efisiensi atau kepentingan jangka pendek. Fraksi PDI Perjuangan berpihak pada demokrasi kerakyatan, dan penolakan terhadap Pilkada melalui DPRD merupakan bagian dari komitmen mereka. Mereka berharap pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat sebelum mengambil keputusan penting yang berdampak pada sistem demokrasi Indonesia.