Musrenbang RKPD 2027 Cilacap: Fokus Baru pada Pemerataan dan Penguatan Ekonomi
Pemerintah Kabupaten Cilacap mulai menata arah pembangunan 2027 dengan menempatkan pemerataan sebagai kata kunci. Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang digelar pada Selasa, 10 Maret 2026, Pemkab Cilacap menegaskan bahwa pembangunan tak hanya soal proyek fisik, tetapi juga soal kualitas sumber daya manusia, daya saing ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang lebih rapi.
Forum yang berlangsung di Pendopo Wijaya Kusuma Sakti Cilacap itu dipimpin langsung oleh Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman. Dari forum tersebut, pemerintah daerah merumuskan empat prioritas utama untuk tahun 2027, yakni pemerataan infrastruktur, penguatan SDM, penguatan ekonomi, serta pemerintahan yang akuntabel.
Infrastruktur Tak Lagi Sekadar Pembangunan Fisik
Syamsul menekankan bahwa pembangunan infrastruktur ke depan harus menyentuh wilayah desa dan kelurahan secara lebih merata. Salah satu yang didorong adalah pengembangan infrastruktur tematik kewilayahan, agar kebutuhan tiap daerah bisa dijawab sesuai karakter dan kondisinya.
Dengan pendekatan itu, pemerintah daerah ingin memastikan pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di titik-titik tertentu. Arah kebijakan ini juga dimaksudkan agar pelayanan dasar dan akses ekonomi masyarakat di wilayah pinggiran ikut bergerak maju.
SDM dan Ekonomi Jadi Dua Mesin Utama
Di sektor sumber daya manusia, Pemkab Cilacap kembali menempatkan program unggulan “satu desa satu sarjana” sebagai salah satu andalan. Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas pendidikan dan membuka peluang lebih luas bagi warga desa untuk meningkatkan kapasitas diri.
Sementara itu, pada sektor ekonomi, pemerintah daerah berupaya mencari ruang peningkatan pendapatan asli daerah tanpa membebani masyarakat. Salah satu langkah yang disorot adalah mendorong BUMD agar memberi kontribusi dividen yang lebih optimal. Di saat yang sama, dukungan untuk usaha mandiri masyarakat juga akan diperkuat melalui bantuan produktif serta pembentukan kelompok usaha bersama seperti KUB, kelompok tani, dan kelompok peternak.
Digitalisasi Pelayanan dan Perlindungan Sosial Diperluas
Tak hanya ekonomi dan infrastruktur, sektor pemerintahan juga masuk dalam prioritas serius. Syamsul menyebut perangkat daerah akan terus didorong untuk meningkatkan layanan melalui digitalisasi, sehingga pelayanan publik bisa berjalan lebih cepat dan akurat.
Di sisi lain, optimalisasi kepesertaan BPJS Kesehatan di masyarakat juga menjadi perhatian. Upaya ini akan dilakukan dengan melibatkan lintas sektor agar perlindungan sosial semakin luas. Pemkab Cilacap pun berencana mengalokasikan anggaran untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai bagian dari perlindungan bagi warga.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.