Komitmen Bapemperda DPRD Sumenep dalam Menuntaskan Raperda 2026
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Sumenep, Hosnan Abrori, mengungkapkan komitmen kuat dalam mendorong penyelesaian sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang termasuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026. Dari 31 Propemperda yang diagendakan, 10 Raperda kini tengah dalam tahap fasilitasi atau telah diserahkan kepada gubernur untuk disesuaikan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Proses Tahap Fasilitasi Raperda
Hosnan menjelaskan bahwa tahap fasilitasi merupakan langkah penting dalam menyusun Perda karena materi Raperda harus sejalan dengan regulasi yang lebih tinggi. Dalam tahap ini, penyesuaian dilakukan agar tidak bertabrakan dengan aturan di tingkat di atasnya. Sepuluh Raperda yang sedang dalam tahap fasilitasi antara lain mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Penyelenggaraan Parkir, serta Reforma Agraria, dan perlindungan petani.
Tahapan Lainnya
Selain 10 Raperda dalam fasilitasi, tujuh Raperda tengah dalam tahap pembahasan, sementara satu Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 telah selesai. Bapemperda menargetkan seluruh tahapan penyusunan Raperda tersebut bisa rampung pada tahun ini sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan.
Hosnan juga menyoroti pentingnya penyelesaian Raperda tahun ini karena daerah harus beradaptasi dengan kuota yang ditetapkan pemerintah provinsi. Oleh karena itu, penuntasan Raperda dalam Propemperda 2026 menjadi fokus utama.
Sejumlah Raperda dalam Propemperda 2026 juga merupakan kelanjutan dari agenda tahun sebelumnya. Oleh karena itu, Bapemperda berharap semua proses berjalan lancar tanpa penundaan hingga tahun berikutnya.