Rapat Banggar DPRD Trenggalek Fokus Bahas Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2024

Advertorial

Situasi rapat banggar dalam membahas APBD Trenggalek TA 2024. (Foto: Rudi/Suara Indonesia)

SUARA INDONESIA, TRENGGALEK – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek gelar rapat maraton membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 bersama mitra pemangku kepentingan dalam sektor pendapatan, Senin (20/11/2023).

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Trenggalek, Samsul Anam kali membahas tentang evaluasi pendapatan asli daerah (PAD) dari beberapa sektor mulai dari mengundang BUMD, PT JET, PDAM dan BPD.

“Dengan ketentuan yang berlaku, maka rapat kerja banggar ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum,” ucap Samsul saat membuka rapat.

Samsul juga mengatakan, dalam postur APBD 2024 nanti, terjadi perubahan pada angka pendapatan maupun penerimaan. Maka evaluasi ini dilakukan untuk mengawali proses itu, dan melihat potensi dalam pendapatan asli.

Pendapatan asli daerah sendiri terdiri dari beberapa sektor seperti pada BUMN, PT JET, PDAM dan bank daerah. Namun dalam rapat ini masih fokus pada pembahasan kemajuan pendapatan pada PDAM.

“Kita melihat kemajuan di PDAM dalam pengembangan penyertaan modal dan hasilnya kemajuan lumayan sudah memiliki laba sekitar 100 juta per tahun,” ungkap Samsul.

“Semua tahu bahwa dalam kinerja PDAM tidak hanya terpusat pada profit namun juga lebih pada orientasi sosial. Maka seluruh anggota mendorong bagaimana kinerja PDAM sendiri agar lebih baik dalam pelayanan masyarakat,” lanjutnya.

Dalam skema pengembangan sendiri ada perubahan, dimana sekarang sesuai aturan telah diambil alih oleh inpres. “Dimana ada pendanaan khusus oleh pemerintah pusat. Jika kemarin daerah masih melakukan penyertaan modal, saat ini sudah tidak lagi,” ujar Samsul.

“Dahulu juga ada metode masyarakat melakukan pembiayaan sendiri terlebih dahulu, selanjutnya akan diganti. Namun setelah ada inpres, tentang biaya diambil alih oleh pemerintah pusat,” tandasnya.

Diimbuhkan Samsul, dalam evaluasi dan mengorek besaran saham juga dilakukan pada sektor bank daerah atau BPD, dimana pemerintah daerah telah memiliki saham sebesar Rp 50 miliar.

Selain itu juga ada jasa giro yang mengalami kemajuan kenaikan dan perlunya kejelasan. Karena banyak yang prihatin bahwa pada fiskal daerah terseok dalam mempertajam pembangunan.

“Intinya pendapatan akan terus dievaluasi, setelah pembahasan dalam pendapatan ini selesai akan dilakukan pembahasan tentang belanja,” tutupnya. (Adv)

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA