Kegiatan pembinaan Hakim PTUN se-Indonesia dilaksanakan secara virtual oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan. Prof Dr H Yulius SH MH, Ketua Muda Tata Usaha Negara (TUN) Mahkamah Agung RI, menyarankan para Hakim Peradilan PTUN untuk lebih teliti dalam memeriksa kewenangan tergugat sebelum mengambil keputusan perkara. Pesan tersebut disampaikan dalam acara pembinaan Hakim PTUN yang diadakan secara virtual dari PTTUN Medan, pada Jumat (29/8/2025).
Prof Yulius menekankan pentingnya pemahaman yang benar tentang kewenangan pejabat pemerintah dalam mengadili perkara tata usaha negara. Menurutnya, hakim harus teliti dalam menilai apakah tindakan yang diperselisihkan berada dalam wewenang pejabat yang terkait. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya hakim kembali ke dasar-dasar hukum administrasi, termasuk pemahaman yang jelas tentang objek PTUN agar perkara yang tidak termasuk kewenangan dapat dihindari.
Dalam pembinaannya, Prof Yulius menekankan kesalahan terbesar yang sering terjadi di PTUN adalah karena kurangnya pemahaman tentang kewenangan pejabat tergugat. Ia mengingatkan para hakim untuk selalu mengajukan pertanyaan mendasar, yaitu apakah mereka berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Dengan demikian, Mahkamah Agung dapat lebih efektif dalam menangani kasus yang membutuhkan perhatian khusus terkait kekhilafan hakim atau kesalahan penerapan hukum.
Penekanan Prof Yulius dalam acara pembinaan Hakim PTUN ini diharapkan dapat membantu para hakim dalam memahami dengan lebih baik tugas dan tanggung jawab mereka dalam mengadili perkara tata usaha negara. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kewenangan dan objek perkara, diharapkan tingkat keberhasilan putusan di PTUN dapat meningkat dan proses hukum dapat berjalan dengan lebih efisien.