Pimpinan DPR telah memberikan tanggapan terhadap kekhawatiran yang disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi mahasiswa lainnya. Mereka telah menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah dan pemerintah telah menyetujui untuk bertemu dengan mereka besok. Meskipun belum dipastikan siapa di pemerintah yang akan menerima mereka, isu-isu yang dibawa oleh mahasiswa telah dimasukkan ke dalam agenda “17 + 8”. Selama pertemuan hari ini, DPR memastikan bahwa akan dilakukan tinjauan komprehensif mengenai tunjangan dan transparansi institusi sebagai bagian dari agenda tersebut. Besok, pemimpin fraksi akan bertemu untuk mencapai konsensus.
Pimpinan DPR juga telah mengirimkan surat kepada Sekretariat Jenderal untuk memerintahkan agar anggota yang dihentikan tidak diberikan fasilitas parlementer, termasuk gaji dan manfaat lainnya. Mereka juga menjelaskan kepada mahasiswa bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset akan dilanjutkan setelah revisi terhadap Kode Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selesai.
Revisi KUHAP masih terbuka untuk masukan publik, namun untuk memastikan kelancaran proses, DPR telah meminta Komisi III untuk menghormati batas waktu. Kami berharap RUU KUHAP akan segera diselesaikan agar pembahasan Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset dapat dilanjutkan.
Ketua DPR, Puan Maharani, akan memimpin reformasi komprehensif di DPR dengan tujuan membangun lembaga legislatif yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Anggota DPR berkomitmen untuk belajar dari pengalaman masa lalu dan menggunakan hal itu sebagai dasar evaluasi untuk masa depan.
