35.4 C
Jakarta
HomeHukum dan KriminalMantan Bupati Kotawaringin Barat Ditahan Kejaksaan, dari Saksi ke Tersangka – Hukum...

Mantan Bupati Kotawaringin Barat Ditahan Kejaksaan, dari Saksi ke Tersangka – Hukum Kriminal

Tersangka UI dilakukan penahanan. (foto: Exclusive)
Tersangka UI dilakukan penahanan. (foto: Exclusive)

HUKUMKriminal.Net, KALTENG: Tim Jaksa Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah (Kejati Kalteng) telah menetapkan mantan Bupati Kotawaringin Barat UI sebagai Tersangka, Jum’at (26/7/2024).

UI ditetapkan sebagai Tersangka selaku Bupati Kotawaringin Barat ex officio Komisaris Perusahaan Daerah Argotama Mandiri, terkait perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyimpangan Dana Penyertaan Modal dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat kepada Perusda Agrotama Mandiri yang bekerja sama dengan PT Aleta Danamas dalam Penjualan Tiket Pesawat tahun 2009.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalteng Undang Mugopal dalam Nomor: PR- /O.2.3/Kph/07/2024 yang diterima HUKUMKriminal.Net melalui Kapuspenkum Kejaksaan Agung Harli Siregar, melansir keterangan Kasi Penkum Kejati Kalteng Dodik Mahendra menjelaskan sebelumnya Tersangka UI telah diamankan pada hari yang sama oleh Satgas SIRI Kejaksaan Agung.

“Diamankan karena mangkir dari pemanggilannya sebagai Saksi. Hal itu dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor: Print-08A/O.2/Fd.2/07/2024 tanggal 26 Juli 2024,” jelas Harli.

UI dalam kapasitasnya sebagai Saksi, diamankan dan dibawa ke Kantor Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Lalu, Tim Penyidik telah mengumpulkan alat bukti dan barang bukti yang membuat terang tindak pidana dimaksud.

“Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, Saksi UI ditingkatkan statusnya menjadi Tersangka,” jelas Harli.

Adapun Kasus posisi dalam perkara ini yaitu, awal terjadinya Perjanjian Kerja Sama Penjualan Tiket Pesawat Terbang di Pangkalan Bun antara PD Agrotama Mandiri dengan PT Aleta Danamas. Sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Nomor: 001/GSA-/VI/2009 tanggal 3 Juni 2009, untuk Penjualan Tiket Pesawat Riau Airlines (General Sales Agent).

Perjanjian kerja sama dimaksud berlaku dalam 1 tahun, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak. Dalam perjanjian kerja sama dimaksud telah disepakati bahwa PD Agrotama Mandiri menyetor modal kepada PT Aleta Danamas sebesar Rp500 Juta dalam bentuk Cash Advance.

Selain itu, juga menyetorkan Security Deposit sebesar Rp1 Milyar dalam bentuk Bank Garansi, sedangkan modal dari PT Aleta Danamas tidak ada.
Pada tanggal 4 Juni 2009, Terpidana Reza Andriardi menyetorkan modal kepada Terpidana Daniel Alexander Tamebaha senilai Rp500 Juta dengan cara mentransfer melalui rekening BRI berdasarkan Cek Nomor: CEP-413301 tanggal 4 Juni 2009.

Kemudian, pada tanggal 5 Juni 2009 Terpidana Reza Andriadi dengan Terpidana Daniel Alexander Tamebaha membuat Jaminan Bank Garansi senilai Rp1 Milyar di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pangkalan Bun, berdasarkan Sertifikat Bank Garansi Nomor: 04/BG/06/2009 tanggal 5 Juni 2009 yang berfungsi sebagai Jaminan apabila Direktur PD Agrotama Mandiri melakukan cidera janji/wanprestasi;

Faktanya, baru 2 bulan usaha tersebut berjalan, tanpa adanya kondisi cidera janji atau wanprestasi dari PD Agrotama Mandiri. Pada tanggal 13 Agustus 2009, Terpidana Daniel Alexander Tamebaha mengajukan Surat Nomor 011/DIR AL/VIII/2009 tanggal 13 Agustus 2009 untuk pencairan dana Bank Garansi tersebut. untuk penambahan frekuensi penerbangan CGK-PKN-SRG sebesar Rp500 Juta kepada Terpidana Reza Andriardi selaku Direktur PD Agrotama Mandiri.

Kemudian Terpidana Reza Andriadi kepada Bupati Kotawaringin Barat yakni Tersangka UI melalui Surat Nomor: 012/AM-P/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009, dan ternyata disetujui oleh Tersangka UI selaku Bupati Kotawaringin Barat.

“Akan tetapi, Riau Airlines kemudian mengalami kebangkrutan sehingga Terpidana Daniel Alexander Tamebaha kembali melakukan kerja sama dengan Express Air, untuk rute penerbangan Pangkalan Bun-Surabaya,” jelas Harli.

Kerja sama itu menggunakan dana Bank Garansi yang berada di Rekening PD Agrotama Mandiri di BPR Marunting Sejahtera sebesar Rp500 Juta, yang disetorkan melalui rekening Bank Mandiri oleh Terpidana Reza Andriadi pada tanggal 27 Januari 2010 sebesar Rp500 Juta ke rekening PT Aleta Danamas, yang akan digunakan Terpidana Daniel Alexander Tamebaha untuk mencarter Pesawat Express Air.

Berdasarkan rangkaian perbuatan Tersangka UI selaku Bupati Kotawaringan Barat, sekaligus secara ex officio Komisaris (pemilik) PD Agrotama Mandiri bersama Terpidana Reza Andriadi selaku Direktur PD Agrotama Mandiri, serta Terpidana Daniel Alexander Tamebaha selaku Direktur PT Aleta Danamas.

Yang melakukan investasi berupa kerja sama penjualan tiket pesawat Riau Airlines (General Sales Agent) yang dilanjutkan dengan Exspress Air sebagaimana tersebut, ternyata tanpa terlebih dahulu dilakukan kajian kelayakan usaha ataupun pertimbangan analisa bisnis. Begitu juga penyewaan Pesawat Riau Airlines dan Express Air, dan terhadap persetujuan pembukaan blokir (pencairan) Bank Garansi tersebut, sehingga melanggar prinsip kehatian-hatian dalam pelaksanaan Investasi Pemerintah.

Baca Juga :

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, sehingga telah menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Terpidana Reza Andriadi selaku Direktur PD Agrotama Mandiri telah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Tahun 2017, dengan pidana selama 7 tahun dan Terpidana Daniel Alexander Tamebaha selaku Direktur PT Aleta Danamas telah dijatuhi pidana selama 5 tahun.

“Akibat perbuatan Tersangka, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp754.065.976,” jelas Harli.

Untuk kepentingan Penyidikan, Tersangka UI dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan terhitung mulai tanggal 26 Juli 2024-14 Agustus 2024.

Pasal yang disangkakan kepada Tersangka UI adalah Pasal 2 Ayat (1) Junto Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Junto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. (HUKUMKriminal.Net)

Sumber: Siaran Pers
Editor: Lukman

Source link

Stay Connected
16,985FansLike
2,458FollowersFollow
61,453SubscribersSubscribe
Berita Pilihan
Berita Terkait