Pada Rabu, 9 April 2025, tarif resiprokal yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebesar 32 persen terhadap Indonesia mulai berlaku. Presiden Partai Buruh serta Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengungkapkan asumsi tentang potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 50 ribu buruh dalam gelombang kedua dalam 3 bulan ke depan sebagai dampak dari kebijakan tarif Trump. Dalam konferensi pers secara online, Said Iqbal memaparkan bahwa PHK besar-besaran ini dipicu oleh kebijakan tarif AS terhadap barang-barang impor.
Menurut data dari Litbang Partai Buruh dan KSPI, gelombang PHK pertama telah terjadi dari Januari hingga awal Maret 2025, yang melibatkan sekitar 60 ribu buruh dari 50 perusahaan yang tidak menerima Tunjangan Hari Raya (THR). Said Iqbal juga menyoroti ketidaksiapan pemerintah dalam mengantisipasi dampak kebijakan tarif Trump terhadap sektor industri di Indonesia, termasuk garmen, tekstil, sepatu, makanan dan minuman, minyak sawit, karet, elektronik, dan pertambangan.
Dengan kenaikan tarif sebesar 32 persen ke AS, produksi dalam negeri terancam menurun karena harga barang menjadi mahal. Said Iqbal menekankan bahwa perusahaan-perusahaan terdampak perlu melakukan efisiensi, termasuk melakukan PHK, pindah produksi ke negara lain, atau mengubah merek produk menjadi bukan berasal dari Indonesia. Ia juga menyarankan pembentukan Satuan Tugas PHK dan renegosiasi dengan pemerintah AS untuk mengatasi dampak buruk dari kebijakan tarif tersebut.
Said Iqbal berharap tindakan preventif yang diambil oleh pemerintah bisa mengurangi dampak negatif dari kebijakan tarif Trump dan mencegah terjadinya PHK besar-besaran di Indonesia. Berbagai langkah strategis perlu diambil agar industri dalam negeri dapat bertahan dan tidak terguncang oleh kebijakan perdagangan internasional.