Perkembangan desa-desa di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan transformasi yang menarik. Di tengah meningkatnya status administratif dan digelontorkannya berbagai infrastruktur, muncul pertanyaan mendasar: sudahkah perubahan tersebut benar-benar meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa? Data yang dirilis Badan Pusat Statistik melalui Statistik Potensi Desa (Podes) 2025 mencerminkan ada perbaikan signifikan pada kapasitas dan infrastruktur desa. Di samping itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi lewat KepMendes PDTT Nomor 343 Tahun 2025 mengumumkan tumbuh pesatnya jumlah desa masuk kategori maju dan mandiri.
Namun demikian, kedua sumber tersebut pada dasarnya menyiratkan tantangan yang sama: peningkatan dari sisi administratif dan infrastruktur belum sepenuhnya berjalan sejalan dengan pergeseran struktur ekonomi desa yang lebih kokoh dan inklusif.
Jika melihat lebih detail, sebagian besar desa masih sangat terikat pada sektor ekonomi tradisional, terutama pertanian, meskipun secara administratif sudah diakui lebih maju. Dari 84 ribu lebih wilayah administratif setingkat desa menurut data Podes, lebih dari 20 ribu desa sudah mencapai status mandiri dan lebih dari 23 ribu masuk kategori maju. Tetapi lebih dari 21 ribu desa masih bertahan pada tahap berkembang, bahkan sebagian lainnya tetap dalam kategori tertinggal dan sangat tertinggal.
Dengan lebih dari separuh desa telah meningkat statusnya, sesungguhnya terjadi lonjakan pembangunan dalam dekade terakhir, utamanya berkat program infrastruktur dan dana desa. Namun dalam praktiknya, basis ekonomi masyarakat desa masih belum beranjak jauh dari sektor pertanian dan komoditas dasar yang nilainya belum optimal. Kehidupan warga di lebih dari 67 ribu desa, seperti tergambar dalam Podes 2025, masih bergantung pada pertanian tradisional dengan peluang peningkatan kesejahteraan yang terbatas.
Situasi semakin kompleks karena keterhubungan ekonomi desa ke pasar lebih luas masih belum memadai. Walau lebih dari 25 ribu desa sudah memiliki produk unggulan, akses ke pasar nasional maupun internasional masih terhalang oleh lemahnya jalur distribusi dan minimnya sentuhan teknologi pengolahan. Ada peningkatan akses permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah dirasakan oleh masyarakat di lebih dari 63 ribu desa serta luasnya jaringan telekomunikasi, namun kualitas dan pemerataannya belum bisa dinikmati oleh seluruh pelosok desa, menyisakan disparitas antara desa sentral dan desa terluar.
Kesenjangan lainnya tertuang pada angka kemiskinan desa yang masih tinggi, sekitar 11 persen, yang jauh melampaui kemiskinan di perkotaan. Tingkat kedalaman kemiskinan pun lebih berat, menandakan masyarakat desa lebih rentan terhadap goncangan ekonomi. Walaupun sebagian besar desa kini sudah mempunyai tingkat kesejahteraan relatif merata antar satu lain, mereka masih tertahan di bawah bayang-bayang kota yang memproduksi nilai ekonomi jauh lebih besar.
Dengan demikian, tantangan mendasar desa Indonesia tak lagi soal kebutuhan pembangunan fisik saja, melainkan bagaimana mengatasi kerapuhan struktur ekonomi dan meningkatkan produktivitas warga desa. Dibutuhkan terobosan yang mampu menata kembali orientasi pembangunan ekonomi desa secara sistematik dan menyesuaikan kebutuhan lokal.
Salah satu instrumen yang dinilai penting untuk membangun kemandirian ekonomi adalah koperasi. Berdasarkan studi World Bank tahun 2006, koperasi mampu menjadi penopang ekonomi berbasis komunitas lokal sekaligus memperluas akses layanan ekonomi serta pembiayaan. Koperasi bukan hanya memperkuat solidaritas ekonomi di tingkat akar rumput, melainkan juga memberi ruang peran aktif komunitas—terutama petani—untuk memperbaiki posisi tawarnya melalui tata kelola produksi yang partisipatif dan terarah.
Program Koperasi Desa Merah Putih yang digulirkan pemerintah menjadi relevan dalam konteks ini. Menyadari bahwa pelaku usaha desa berskala kecil dan tersebar, koperasi dapat berfungsi sebagai simpul utama dalam konsolidasi produk warga sekaligus mempercepat terhubungnya desa ke pasar nasional. Namun penting pula untuk memastikan desain kebijakannya benar-benar adaptif terhadap kebutuhan dan karakter masyarakat lokal, sebagaimana diingatkan oleh laporan CELIOS yang menggarisbawahi pentingnya pendekatan partisipatif ketimbang top-down. Persoalan kelembagaan ekonomi di desa seperti kapasitas usaha yang lemah serta mentalitas bergantung pada bantuan harus dijawab dengan pelaksanaan yang kontekstual dan tepat sasaran.
Faktor percepatan pelaksanaan menjadi kunci agar kebijakan tidak berhenti pada tataran wacana. Pemerintah bahkan menargetkan program Koperasi Merah Putih sudah bisa operasional bertahap mulai Agustus 2026. Untuk itu, proses rekrutmen, pelatihan, dan pendampingan sumber daya manusia pelaksana koperasi tidak boleh lamban. Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto, menegaskan bahwa langkah cepat jauh lebih dibutuhkan untuk mempercepat penyesuaian ekonomi masyarakat desa dengan kemajuan administrasi yang telah digapai.
Dalam hal percepatan, kehadiran TNI sangat strategis. Pengalaman dalam pembangunan wilayah serta eksistensi teritorialnya hingga pelosok membuat TNI dinilai memiliki kemampuan memperlancar implementasi kebijakan, terutama pada pendampingan, distribusi, dan penguatan lembaga koperasi di tingkat desa. Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menilai pelibatan TNI akan memangkas waktu dan biaya implementasi. Namun tetap, program ini harus berjalan dalam koordinasi berbagai sektor agar tidak menimbulkan masalah baru dan memperbesar risiko kegagalan.
Koordinasi lintas sektor sangat diperlukan supaya setiap langkah percepatan tidak memicu fragmentasi baru di tubuh ekonomi desa. Partisipasi masyarakat dan kebutuhan lokal wajib menjadi pijakan utama. Dengan sinergi yang terarah, koperasi desa bisa tumbuh menjadi motor penggerak perekonomian yang bukan hanya mengurangi kesenjangan antara desa dan kota, namun juga mengokohkan fondasi ekonomi nasional dari bawah.
Sumber: Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Penting Perkuat Ekonomi Desa Di Tengah Kenaikan Status Mandiri
Sumber: Desa Makin Mandiri Di Data, Tapi Ketergantungan Ekonomi Masih Tantangan: Saatnya Koperasi Dipercepat